RADARSEMARANG.ID — Saat ini, jumlah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Indonesia sudah mencapai jutaan orang.
Mereka menyebar di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi.
Banyak dari mereka sudah bekerja bertahun-tahun, bahkan sebelumnya berstatus honorer.
Status PPPK sering dinilai tidak memberikan rasa aman jangka panjang.
Berdasarkan informasi dari pemerintah, pembahasan mengenai perubahan status PPPK menjadi PNS sudah sampai pada tahap akhir.
Artinya, secara konsep dan regulasi, skema tersebut sudah final di tingkat internal pemerintah.
Pernyataan ini memperkuat bahwa keputusan ini bukan sekadar wacana, melainkan kebijakan strategis yang menunggu momentum pengumuman resmi.
Keterlibatan langsung Presiden Prabowo dianggap wajar. Karena kebijakan alih status ini berdampak besar terhadap sistem kepegawaian nasional.
Tidak hanya mengubah status pegawai, tetapi juga memengaruhi anggaran negara, manajemen ASN, dan reformasi birokrasi jangka panjang.
Dengan diumumkan langsung oleh Presiden, kebijakan ini diharapkan memiliki legitimasi kuat.
Sehingga menjadi payung hukum yang jelas bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Terutama terkait jenjang karier, pensiun, dan kepastian masa kerja.
Karena itu, kabar PPPK menjadi PNS selalu menjadi isu yang sensitif dan dinantikan.
Jika kebijakan ini resmi diumumkan, maka akan menjadi langkah besar dalam sejarah pengelolaan ASN di Indonesia.
Meski telah masuk tahap akhir, pemerintah mengingatkan tidak semua PPPK otomatis diangkat menjadi PNS.
Skema alih status diperkirakan tetap disertai syarat dan kriteria tertentu, seperti masa kerja, kinerja, kebutuhan formasi, serta kemampuan anggaran.
Pemerintah juga akan menerapkan mekanisme bertahap agar transisi berjalan tertib dan tidak menimbulkan gejolak di daerah.
Di tengah antusiasme yang tinggi, pemerintah mengimbau PPPK dan ASN untuk tidak terpengaruh informasi yang belum jelas sumbernya.
Semua keputusan resmi akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dan diumumkan melalui kanal resmi pemerintah.
Sambil menunggu, PPPK diminta tetap menjalankan tugas dan pelayanan publik dengan profesional.
Jika benar direalisasikan, kebijakan PPPK menjadi PNS akan menjadi momentum besar dalam reformasi ASN di era pemerintahan Presiden Prabowo.
Kebijakan ini dianggap mampu menjawab masalah lama terkait status tenaga non-PNS dan memperkuat stabilitas birokrasi nasional.
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bisa berganti status menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam waktu dekat.
Pergantian ini akan dilakukan secara otomatis.
Demikian disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh menanggapi wacana dari Komisi II DPR RI, dikutip Senin (24/11/2025).
Berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, perpindahan PPPK menjadi PNS tidak bisa dilakukan secara otomatis.
Semua proses tetap harus mengikuti mekanisme seleksi yang berlaku.
Zudan menjelaskan bahwa kebijakan ini masih menunggu revisi Undang-Undang ASN yang sedang dibahas di DPR.
"Masih belum tahu nanti di DPR, dalam revisi undang-undang ASN yang baru ada perubahan kebijakan atau tidak. Kebijakan sekarang di undang-undang dan PP tidak ada yang otomatis berpindah. Jadi kalau PPPK ingin berpindah ke PNS, harus mengikuti ketentuan, yaitu harus mengikuti tes," ujarnya.
Meski demikian, Zudan menegaskan bahwa peluang perpindahan PPPK menjadi PNS tetap terbuka melalui jalur CPNS.
Sampai saat ini, pihaknya masih menunggu permintaan formasi ASN dari pemerintah pusat dan daerah.
Kalau ada permintaan formasi, kami tidak bisa memberi formasi kalau tidak diminta.
Artinya, kalau tidak ada permintaan, berarti tidak butuh.
"Jadi sekarang, PPPK yang memenuhi syarat pendidikan, usia, dan kemampuan, serta mampu melebihi passing grade, bisa ikut," katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa ada beberapa kandidat yang sudah berpengalaman atau lulusan luar negeri merasa tidak cocok masuk jalur CPNS karena harus dimulai dari golongan terendah.
Karena itu, opsi PPPK tetap terbuka.
"Contohnya, seseorang yang doktor, lulusan luar negeri, dianggap berharga, tapi hanya bisa masuk jalur PPPK untuk menjadi dirjen. Jadi selalu ada peluang untuk PPPK, terutama untuk posisi yang sangat dibutuhkan dengan kualifikasi tinggi. Peluang itu selalu terbuka," ujarnya. (fal)
Editor : Baskoro Septiadi