Pilus Minta Pembangunan di Daerah Pinggiran Merata

Dipublikasikan Kamis, 30 Apr 2026 | 19:21 WIB

ADENNYAR WYCAKSONO/ JAWA POS RADAR SEMARANGLEBIH MERATA : Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman meminta adanya pemerataan pembangunan, di wilayah pinggiran. — ADENNYAR WYCAKSONO/ JAWA POS RADAR SEMARANG LEBIH MERATA : Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman meminta adanya pemerataan pembangunan, di wilayah pinggiran.

RADARSEMARANG.ID, Semarang - Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, melakukan pemerataan pembangunan terutama di wilayah pinggiran.

Hal ini diungkapkan Kadar Lusman saat acara Jateng Talk bersama Jawa Pos TV, di Quest Hotel Simpang Lima. Pilus sapaannya meminta ada pembangunan yang berkelanjutan yang tidak hanya fokus di pusat kota saja.

"Memang sudah berjalan, tapi perlu ditingkatkan misal, dari sisi sarpras, fasilitas olahraga, fasilitas umum, RTH dan lainnya," katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Politikus PDI-Perjuangan ini, menjelaskan, jika masih ada beberapa kecamatan yang minim fasilitas tersebut terutama di wilayah pinggiran. Dia berharap ada keberpihakan Pemkot, agar pembangunan bisa dirasakan secara merata.

"Daerah yang dipinggiran ini juga perlu diperhatikan, mereka juga warga Semarang, perlu dilakukan pemerataan dari sisi pembangunan," bebernya.

Dia menjelaskan, jika pembangunan sebenarnya sudah dilakukan melalui beberapa program seperti Musrenbang, hingga Pokok Pikiran Dewan, salah satunya untuk infrastruktur dan lainnya.

Namun dari cara tersebut dianggap belum cukup, karena pembangunan harus berkelanjutan dilakukan Pemkot Semarang.

"Misalnya dari sisi saluran, aspal dan lainnya, harus ada pemeliharaan agar tidak rusak. Hal ini perlu dilakukan untuk pemerataan pembangunan, kalau setelah dibangun tidak dilanjutkan tentu akan rusak,"jelasnya.

Sementara itu, Kabid Perencanaan Pemerintahan, Pembangunan Manusia, dan Kesejahteraan Masyarakat, Bappeda Kota Semarang, Anum Gianingrih, menjelaskan jika isu strategis yang ada di daerah didengarkan Pemkot melalui berbagai cara, salah satunya kanal pengaduan.

"Dari aspirasi ini, kita masukan dalam rencana strategis Pemkot. Tahun ini kita kita berlakukan ke partisipatif masyarakat, sehingga apa yang diperlukan bisa terealisasi," jelasnya.

Musrenbang, kata dia tahun ini tidak lagi dilakukan di tingkat Kecamatan, melainkan di OPD teknis yakni di DPU, Disperkim, dan Distaru yang memiliki keahlian khusus di bidang infrastruktur.

"Harapannya pembagunan yang ada di daerah ini bisa merata," katanya.

Terpisah, Kaprodi Magister Administrasi Publik Fisip Untag Semarang, Dr. Tri Lestari H, M.Si, meminta agar pemerataan pembangunan bisa dilakukan demi kesetaraan wilayah.

"Misal di pinggiran ini memang kurang, harus ada perbaikan infrastruktur salah satunya banjir yang ditangani dari hulu ke hilir, dengan reboisasi ataupun sumur resapan," jelasnya. (den)

Editor : Baskoro Septiadi