RADARSEMARANG,ID – Ketua Fraksi PKS DPRD Jateng Agung Budi Margono meminta agar pemerintah mempermudah lisensi halal untuk pelaku UMKM.
Hal ini penting, agar bisa menyokong kedaulatan pangan di Jateng.
Baginya, kedaulatan pangan tidak hanya menyangkut soal ketersediaan pangan yang bermutu dan bergizi.
“Pemerintah tentunya perlu memberikan jaminan keamanan produk dari bahan-bahan non-halal yang dilarang dalam agama Islam. Apalagi mayoritas masyarakat muslim,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya jaminan produk halal untuk menyokong ketahanan pangan Jawa Tengah.
Saat ini, DPRD Jateng tengah menggodok Raperda Ketahanan Pangan di Jateng. Mayoritas penduduk Indonesia muslim, bahkan di Jawa Tengah mencapai 97 persen. Kebutuhan akan produk pangan halal sudah pasti besar.
“Maka perlu kita pastikan ketersediaan dan ada jaminannya. Lebih jauh lagi, jaminan produk halal ini turut mendukung tumbuhnya ekonomi syariah bila kita hubungkan dengan ketahanan ekonomi bahkan investasi” Jelas Agung.
Agung meminta agar jaminan produk halal tidak boleh disederhanakan/disepelekan.
Namun lisensi keamanan dan kehalalan produknya perlu terus dipermudah bagi seluruh pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).
“Jaminan produk halal ini tidak boleh ditawar-tawar, tidak boleh disepelekan. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah, akses lisensi halal untuk usaha kecil menengah, UKM harus terus dipermudah,” tambahnya.
Ketahanan pangan dengan jaminan produk halal tidak dapat tercapai begitu saja. Butuh sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak.
“Sehingga ketahanan pangan bisa terwujud dan bisa mensejahterakan masyarakat di Jateng,” tambahnya. (fth)
Editor : Agus AP