Kasus BGN Jadi Momentum Benahi Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis
RADARSEMARANG.ID, Salatiga – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Muh Haris, meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN), sekaligus memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan dan tidak mengurangi hak masyarakat memperoleh layanan gizi yang berkualitas.
Menurut Muh Haris, Program MBG merupakan program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan anak sekolah, balita, ibu hamil, ibu menyusui, santri, serta kelompok rentan lainnya.
Karena itu, persoalan tata kelola harus diselesaikan secara terbuka dan akuntabel agar tidak mengganggu tujuan utama program dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Kami mendukung penuh penegakan hukum terhadap siapa pun yang terbukti melakukan penyimpangan. Namun pada saat yang sama, negara harus memastikan pelayanan kepada puluhan juta penerima manfaat tetap berjalan dengan baik. Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat lemahnya tata kelola,” tegasnya.
Berdasarkan data yang dipaparkan BGN dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IX DPR RI, hingga pertengahan Juni 2026 Program MBG telah menjangkau 62,48 juta penerima manfaat melalui 27.820 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah.
Program tersebut juga melibatkan sekitar 1,19 juta relawan dan tenaga pendukung.
Meski demikian, Komisi IX DPR RI mencatat sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian serius.
Sebanyak 6.067 SPPG pernah mengalami penghentian sementara (suspend), dan hingga kini masih terdapat 1.617 SPPG yang berstatus suspend.
Kondisi itu dinilai menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap aspek keamanan pangan, kesiapan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusia, hingga tata kelola mitra pelaksana.
Selain itu, realisasi anggaran BGN hingga 14 Juni 2026 mencapai Rp98,50 triliun atau 43,95 persen dari pagu yang tersedia.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
