RADARSEMARANG.ID - Ada banyak faktor eksternal dan internal dalam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Pengamat Ekonomi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Nugroho Sumarjiyanto Benedictus menjelaskan, dari sisi internal atau dalam negeri beberapa kebijakan ekonomi pemerintah dinilai tidak konsisten. Bahkan cenderung menimbulkan ketidakpastian.
Dua di antaranya adalah distribusi LPG 3 kilogram atau gas melon yang sempat dibatalkan, dan program makan bergizi gratis (MBG) yang dilaksanakan tanpa perencanaan anggaran yang matang.
Diperparah dengan respons pemerintah yang terkesan meremehkan saat ada kritik dari publik atas penurunan IHSG.
“Makan bergizi gratis menyebabkan defisit APBN melebar serta buruknya komunikasi pemerintah menanggapi fenomena ekonomi seperti turunnya IHSG yang dianggap enteng, tagar #Indonesia Gelap dan Kabur Aja Dulu juga dengan pernyataan yang justru menyakitkan,” jelas Nugroho, Selasa (8/4/2025).
“Persepsi pelaku pasar ekonomi Indonesia ke depannya tidak baik-baik saja, sehingga memilih menukar rupiah dengan dolar yang menyebabkan rupiah melemah,” sambungnya.
Sedangkan dari sisi eksternal, penguatan dolar AS banyak dipengaruhi oleh sikap proteksionis Negeri Paman Sam alias AS yang kembali muncul.
Kemudian, adanya kebijakan tarif tinggi terhadap produk impor termasuk dari Indonesia, telah meningkatkan ketegangan perdagangan global dan memperkuat posisi dolar.
“Faktor eksternal disebabkan oleh kebijakan Trump yang sudah mulai direalisasikan antara lain dengan penerapan bea impor atau tarif resiprokal terhadap beberapa negara termasuk Indonesia dengan besaran yang sangat tinggi yaitu 32 persen. Persepsi pelaku pasar, AS makin protektif yang menyebabkan dolar AS makin menguat,” jelas Nugroho.
Tak hanya itu, lanjut Nugroho, pernyataan Federal Reserve (The Fed) yang menyebut belum ada rencana untuk menurunkan suku bunga acuan dalam waktu dekat, juga semakin memperkuat nilai dolar.
“Faktor eksternal lain adalah pernyataan The Fed bahwa mereka akan menahan suku bunga acuannya dan belum ada rencana untuk menurunkannya dalam waktu dekat,” katanya.
Meski demikian, Nugroho meyakini sistem keuangan Indonesia masih cukup stabil berkat keberadaan kebijakan makroprudensial dari Bank Indonesia dan mikroprudensial oleh OJK.
Namun, dirinya menekankan pentingnya komunikasi publik yang lebih bijak.
Menurutnya, pemerintah perlu mengambil tindakan serius disertai katan kebijakan yang hati-hati serta komunikasi publik yang lebih baik.
“Pemerintah perlu memperbaiki komunikasi dalam menanggapi setiap isu dan peristiwa ekonomi dengan lebih bijak. Komunikasi lebih-lebih di era digital saat ini merupakan salah satu alat kebijakan yang tidak bisa dianggap enteng,” pungkasnya. (ifa/bas)
Editor : Baskoro Septiadi