RADARSEMARANG.ID, Semarang - Ketidakadilan Gender terus menjadi persoalan serius yang mengancam kenyamanan dan keselamatan perempuan.
Baik di lingkungan pribadi maupun umum, termasuk di dalam kampus yang merupakan tempat menimba ilmu.
Direktur LRC-KJHAM Witi Muntari mengatakan, berbagai laporan dari aktivis, pendamping korban, dan organisasi masyarakat, kekerasan tidak hanya terjadi antar mahasiswa atau mahasiswa dengan dosen.
Akan tetapi juga meluas pada ranah teknologi, terlebih adanya pelecehan melalui kecerdasan buatan Artifical Intelegence (AI).
"Penyalahgunaan AI sebagai alat pelecehan menambah tantangan baru yang belum mendapatkan perhatian luas," ucapnya usai Kampamye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan "Menggalang Keberanian Menautkan Kekuatan Perempuan" di CFD Jalan Pahlawan, Minggu (7/12/2025).
Ia menjabarkan, berdasarkan laporan Tahunan Situasi Kekerasan di tahun 2024 LRC-KJHAM mencatat ada 102 kasus.
Dari jumlah itu, 84 kasus atau 81 persennya adalah kekerasan seksual. Witi merinci, jenis kasusnya adalah pelecehan seksual sejumlah 40 kasus, perkosaan sejumlah 19 kasus, eksploitasi seksual sejumlah 14 kasus, kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) sejumlah 6 kasus, pelecehan seksual non disik sejumlah 3 kasus, pemaksaan aborsi sejumlah 2 kasus dan 5 kasus femisida.
Witi menyebut, untuk di tahun 2025 ini jumlah jasusnya naik turun. Namun, satu pun kasus tetaplah pelanggaran HAM perempuan. Oleh karenanya pemerintah mesti melindungi.
"Di tahun 2025 ini sampai di bulan Juli sekitar 50 apa 60 kasus ya. Tetapi nanti kita akan diskusi di tanggal 10 Desember," tambahnya.
Witi menyebut, tantangan terbesar saat ini berada di penegakan hukum. Ia melihat beberapa kasus kekerasan seksual tidak langsung mendapat penanganan aparat penegak hukum.
"Beberapa kasus kekerasan seksual dengan korban dewasa masih terhambat di penyidikan. Masih ada anggapan stigma 'suka sama suka', padahal ada relasi kuasa atau bujuk-rayu disitu. jelasnya.
Sementara itu, Arvika dari aliansi jaringan perempuan Barapuan mengungkap aksi damai 16 HAKTP yang dilakukan di CFD ini merupakan kampanye global tahunan yang diperingati 25 November atau Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan sampai 10 Desember atau Hari Hak Asasi Manusia.
Ia mendorong upaya penghapusan segala bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.
"Hari ini kami bersuara untuk mengingatkan segala bentuk tindakan diskriminasi dan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan yang menjadi permasalahan struktural dari dulu hingga kini," tegasnya.
Arvika menjelaskan adanya aksi dilakukan untuk mengingatkan publik jika kekerasan terhadap perempuan masih kerap terjadi.
"Ini berasal dari keresahan dari kawan-kawan, kita memiliki keresahan yang sama, per hari ini masih kental budaya patriarki yang akhirnya mengakibatkan diskriminasi terhadap gender," benernya.
Dalam aksi itu, mereka menyuguhkan enam tuntutan. Yakni mendorong penegak hukum memperkuat implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), menyediakan ruang aman dan inklusif bagi perempuan di semua bidang, melibatkan perempuan secara bermakna dalam perencanaan dan pembangunan.
"Memperkuat perspektif aparat penegak hukum dalam penanganan kekerasa seksual, memberikan perlindungan bagi korban kekerasan yang memiliki kerentanan berlapis, perempuan pekerja seks, penyandang disabilitas, dan keragaman seksual identitas gender," urainya.
Avrika juga meminta pemerintah memastikan perlindungan perempuan di sektor lingkungan dan pesisir yang terancam konflik sumber daya alam dan perubahan iklim.
Di sisi lain, ia menyebut keresahan yang paling sering muncul adalah kuatnya budaya patriarki. Hal itu membuat diskriminasi gender terus terjadi. Isu yang dibawa kali ini juga lebih menyoroti kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan rentan. (ifa)
Editor : Baskoro Septiadi