RADARSEMARANG.ID – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan gebrakan di sektor pendidikan nasional dengan membentuk lembaga baru yang akan mengintegrasikan pembinaan sumber daya manusia (SDM) Indonesia dari tingkat sekolah unggulan hingga perguruan tinggi.
Langkah tersebut diwujudkan melalui pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) dan Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan (BPPK) yang diharapkan menjadi pusat pengembangan calon pemimpin bangsa, baik untuk pemerintahan maupun badan usaha milik negara (BUMN).
Pembentukan URI dan BPPK menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam membangun sistem pendidikan yang lebih terintegrasi. Tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan tinggi, lembaga baru ini juga akan menghubungkan proses pembinaan sejak jenjang sekolah menengah, pendidikan tinggi, hingga penyiapan lulusan untuk mengisi berbagai posisi strategis di instansi pemerintah maupun perusahaan milik negara.
Peresmian kepemimpinan lembaga tersebut dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Rabu (22/7/2026). Dalam kesempatan itu, Donny Ermawan resmi dilantik sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia sekaligus memimpin Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan
Baca Juga: Pemerintah Masih Cari Formula Pendanaan PPPK, Skema Gaji dan Anggaran Jadi Sorotan Jelang RAPBN 2027
Usai pelantikan, Donny menjelaskan bahwa pembentukan lembaga baru tersebut merupakan bentuk perhatian besar Presiden Prabowo terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Menurutnya, pemerintah ingin memastikan Indonesia memiliki sistem yang mampu melahirkan pemimpin-pemimpin berkualitas secara berkelanjutan.
"Pak Presiden sangat concern dengan sumber daya manusia, terutama untuk pemimpin Indonesia di masa depan. Beliau ingin mengkonsolidasikan dan mengintegrasikan beberapa pendidikan yang sudah ada saat ini," kata Donny.
Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pemerintah tidak sekadar membangun institusi pendidikan baru, tetapi juga menyusun sebuah ekosistem pembinaan SDM nasional yang saling terhubung.
Selama ini berbagai program pendidikan unggulan berada di bawah pengelolaan lembaga yang berbeda-beda. Dengan hadirnya BPPK, seluruh program tersebut akan dikonsolidasikan sehingga memiliki arah pembangunan yang sama.
Salah satu program besar yang telah disiapkan adalah pembangunan 10 kampus Universitas Republik Indonesia yang akan tersebar sebagai perguruan tinggi milik negara.
Kehadiran kampus-kampus tersebut diharapkan mampu menjadi pusat pendidikan unggulan yang menghasilkan lulusan dengan kompetensi akademik, karakter kebangsaan, serta kemampuan kepemimpinan yang kuat.
Selain membangun kampus baru, pemerintah juga akan mengintegrasikan sejumlah institusi pendidikan yang telah berjalan. Di antaranya adalah Sekolah Unggulan Garuda, Universitas Republik Indonesia, serta Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang selama ini berperan dalam pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN).
Menurut Donny, nantinya terdapat tiga institusi utama yang berada di bawah kewenangan Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan. Ketiga institusi tersebut meliputi Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, serta Lembaga Administrasi Negara.
Baca Juga: BKN Umumkan Jadwal Hasil PPPK Sekolah Rakyat 2026, Begini Cara Melihat Status Kelulusan Resmi
"Ini semua terkait dengan pendidikan, pembinaan, dan penyiapan sumber daya manusia ke depan, baik untuk pemerintahan maupun BUMN," katanya.
Melalui pengelolaan terpadu tersebut, pemerintah ingin memastikan proses pembentukan SDM Indonesia tidak berhenti pada pendidikan formal semata, melainkan berlanjut hingga tahap pembinaan karakter, kepemimpinan, dan penempatan di berbagai sektor strategis.
Perubahan yang cukup signifikan juga akan terjadi pada Lembaga Administrasi Negara. Selama ini LAN dikenal sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara. Namun ke depan, mandat lembaga tersebut akan diperluas agar juga menyiapkan sumber daya manusia untuk kebutuhan perusahaan-perusahaan milik negara.
"Kalau selama ini melaksanakan pembinaan khususnya untuk ASN, nantinya akan kita tambahkan juga untuk BUMN. Jadi penyiapan karyawan untuk BUMN juga akan dilaksanakan di Lembaga Administrasi Negara," jelasnya.
Perluasan fungsi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin menciptakan standar kualitas SDM yang seragam, baik bagi birokrasi pemerintahan maupun dunia usaha milik negara. Dengan demikian, proses pembinaan tidak lagi berjalan secara terpisah, tetapi menjadi satu sistem yang saling mendukung.
Sebagai implementasi awal dari konsep besar tersebut, pemerintah sebenarnya telah menjalankan Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD). Program yang mulai dilaksanakan sekitar dua bulan lalu itu menjadi langkah awal dalam membangun generasi pemimpin Indonesia yang memiliki karakter kuat sekaligus kemampuan manajerial yang memadai.
Saat ini, sebanyak 399 pegawai baru BUMN mengikuti program tersebut. Mereka mendapatkan pembinaan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga penanaman nilai-nilai kepemimpinan, integritas, nasionalisme, dan kemampuan mengambil keputusan.
Program P3MD menjadi gambaran mengenai arah kebijakan pemerintah dalam menyiapkan SDM unggul. Ke depan, pola pembinaan seperti ini diproyeksikan akan diperluas sehingga mampu menjangkau lebih banyak peserta dari berbagai sektor.
Donny mengatakan sistem pendidikan yang sedang dirancang pemerintah nantinya akan berlangsung secara berkesinambungan. Seorang peserta didik dapat memperoleh pembinaan sejak berada di sekolah unggulan, melanjutkan pendidikan di Universitas Republik Indonesia, kemudian mengikuti pembinaan kepemimpinan sebelum akhirnya ditempatkan pada kementerian, lembaga, ataupun BUMN sesuai kompetensinya.
Model tersebut diharapkan mampu menciptakan kesinambungan dalam proses pengembangan talenta nasional sehingga tidak lagi terjadi kesenjangan antara dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, khususnya di sektor pemerintahan dan perusahaan negara.
Pemerintah juga mengadopsi konsep kelembagaan yang telah diterapkan di sejumlah negara maju. Salah satu referensinya adalah Ecole Nationale d'Administration (ENA) yang kini dikenal sebagai Institut National du Service Public (INSP) di Prancis. Lembaga tersebut selama puluhan tahun dikenal sebagai institusi yang melahirkan banyak pejabat tinggi negara dan pemimpin pemerintahan.
Melalui adaptasi konsep tersebut, pemerintah berharap Indonesia memiliki sistem yang mampu menghasilkan pemimpin-pemimpin profesional dengan kompetensi akademik, karakter kebangsaan, integritas, dan kemampuan manajerial yang kuat.
Keberadaan BPPK nantinya tidak hanya menjadi lembaga pendidikan biasa, tetapi juga menjadi pusat pembinaan talenta nasional yang mengintegrasikan pendidikan karakter, penguatan intelektual, kemampuan kepemimpinan, hingga pengembangan manajemen organisasi.
Baca Juga: Pemerintah Masih Cari Formula Pendanaan PPPK, Skema Gaji dan Anggaran Jadi Sorotan Jelang RAPBN 2027
Pemerintah berharap pendekatan tersebut mampu menjawab tantangan Indonesia dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Ketersediaan SDM berkualitas dipandang menjadi faktor utama dalam meningkatkan daya saing bangsa, memperkuat birokrasi, serta meningkatkan kinerja BUMN.
Dalam tahap awal operasionalnya, URI dan BPPK akan berkantor sementara di gedung BP BUMN yang berada di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta. Sementara itu, pemerintah telah menyiapkan lokasi pembangunan kantor permanen di kawasan Bogor Utara, tepatnya di wilayah Cikasungka yang berada di area perkebunan PTPN dan akan dialihfungsikan.
Keberadaan kawasan tersebut diharapkan mampu mendukung pengembangan pusat pendidikan terpadu yang memiliki fasilitas lengkap untuk menunjang proses pembelajaran, pelatihan kepemimpinan, hingga pengembangan riset.
Donny juga memastikan bahwa keberadaan Universitas Republik Indonesia tidak akan berjalan sendiri. Lembaga tersebut akan bersinergi dengan kementerian yang selama ini menangani pendidikan tinggi agar masing-masing tetap dapat menjalankan fungsi sesuai kewenangannya.
"Jadi saat ini yang melaksanakan, yang mengelola sekolah unggulan dan yang melaksanakan perguruan tinggi adalah di Kementerian Dikti. Nah nanti akan kita kelola supaya Kementerian Dikti juga bisa melaksanakan tugas fungsinya sesuai dengan ketentuannya," kata Donny.
Sinergi tersebut dinilai penting agar proses integrasi pendidikan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Pemerintah ingin pembagian tugas antar lembaga tetap berjalan jelas, sementara pengelolaan program unggulan dilakukan secara lebih terkoordinasi melalui BPPK.
Meski demikian, pemerintah masih menyusun kebutuhan anggaran untuk operasional lembaga baru tersebut. Donny mengakui hingga saat ini rincian pembiayaan masih dalam tahap perencanaan, terutama untuk pembangunan kampus baru serta pengembangan berbagai program pendidikan yang akan dijalankan.
"Belum ada sedang kita susun. Kita sedang rinci. Kalau yang sekolah unggulan kan sudah ada di Kementerian Dikti ya, itu sudah teranggarkan yang sudah membangun empat sekolah unggulan itu sudah ada. Tapi kita sedang menyiapkan untuk akhir tahun ini dan juga untuk tahun depan," tuturnya.
Dengan pembentukan Universitas Republik Indonesia dan Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan, pemerintah menandai dimulainya pendekatan baru dalam pembangunan sumber daya manusia nasional.
Integrasi sekolah unggulan, perguruan tinggi, pelatihan ASN, hingga pembinaan talenta BUMN diharapkan mampu menciptakan sistem pendidikan yang lebih terarah, berkelanjutan, dan menghasilkan generasi pemimpin yang siap menghadapi tantangan Indonesia pada masa depan.(dka)
Editor : Baskoro Septiadi