Sensus Ekonomi 2026 Kerap Ditolak Warga, BPS Akhirnya Buka Suara Soal Keamanan Data
RADARSEMARANG.ID — Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di berbagai wilayah mulai mendapat penolakan dari warga.
Banyak masyarakat merasa risih dan enggan membukakan pintu bagi petugas sensus karena materi pertanyaan yang dinilai terlalu masuk ke ranah pribadi.
Bukan tanpa alasan, penolakan ini dipicu oleh kekhawatiran warga bahwa data yang mereka berikan akan bocor atau disalahgunakan untuk mendasari penarikan pajak baru oleh pemerintah.
Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi yang Bikin Warga Resa
Berdasarkan laporan di lapangan, terdapat empat poin Daftar Pertanyaan Sensus Ekonomi sensitif yang paling sering memicu perdebatan dan penolakan dari warga:
- Nomor Induk Kependudukan (NIK): Warga khawatir pencatatan NIK yang dikombinasikan dengan data keuangan rawan memicu kebocoran data pribadi.
- Detail Omzet dan Pendapatan: Pertanyaan mengenai jumlah gaji bulanan atau keuntungan bersih usaha dinilai terlalu sensitif dan ditakuti menjadi acuan target pajak
- Kepemilikan Aset Rumah Tangga: Petugas sensus menanyakan aset spesifik yang dimiliki, mulai dari simpanan emas hingga jumlah tabuna gas di rumah.
- Rincian Kekayaan Keluarga: Pendataan menyeluruh terhadap kondisi finansial keluarga membuat warga merasa privasinya dilanggar.
Penjelasan BPS: Data Bukan untuk Pajak
Menanggapi fenomena penolakan yang meluas, pihak Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan klarifikasi tegas.
BPS menjamin bahwa seluruh data yang dikumpulkan dalam Sensus Ekonomi 2026 bersifat rahasia dan dilindungi oleh undang-undang.
BPS menegaskan bahwa data sensus murni digunakan sebagai acuan pemetaan peta ekonomi nasional dan penyusunan kebijakan pembangunan, bukan untuk keperluan Direktorat Jenderal Pajak.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
