RADARSEMARANG.ID, Semarang - Percepatan penanganan banjir di Demak dan Kota Semarang dilakukan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Gubernur akan memanggil Bupati Demak dan Wali Kota Semarang. Undangan juga ditujukan pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan akan dihadiri Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA).
“Kami panggil Bupati Demak dan Wali Kota Semarang. Ada Pak Dirjen (SDA Kementerian PUPR). Percepatan penanganan banjir," ujar Ahmad Luthfi, Selasa malam, 28 Oktober 2025.
Ahmad Luthfi menyampaikan, percepatan penanganan banjir ini sebagai koordinasi lintas sektoral baik dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Bencana banjir tahun ini menjadi salah satu ancaman bencana hidrometeorologi.
Hal ini harus dipahami oleh masyarakat. Curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir menyebabkan genangan belum surut secara maksimal. Di sisi lain, debit air sungai yang tinggi sehingga aliran genangan dari permukiman dan jalan tak bisa maksimal.
Percepatan dilakukan karena setidaknya sudah 7 hari banjir melanda dan jumlah titik genangan semakin berkurang. Pihaknya masih akan melakukan pembahasan yang meliputi kondisi terkini dan solusi. Baik itu solusi jangka pendek, menengah dan Panjang.
Gubernur Ahmad Luthfi sendiri sudah hadir secara kebijakan untuk penanganan banjir semenjak hari pertama. Saat banjir pada 22 Oktober 2025, ia langsung memerintahkan BPBD Jateng untuk turun ke lapangan. Keselamatan warga jelas jadi prioritas pertama. Kedua adalah penyediaan logistic bagi korban banjir.
Tak berhenti disitu, Dinas Pusdataru juga diturunkan untuk melakukan penyedotan genangan di area permukiman hingga jalan. Sementara Bina Marga dan Dishub juga diturunkan untuk penataan infrastruktur salah satunya pembuatan sodetan Kali Sayung. Dinas Kesehatan juga turun ke lokasi banjir melalui pemeriksaan Kesehatan.
Secara fisik, Gubernur Ahmad Luthfi dan Wagub Taj Yasin turun bertemu warga dan mengecek kolam retensi pada Senin 27 Oktober 2025. Penambahan pompa hingga pengerukan sedimentasi menjadi Langkah urgen yang disampaikan pada BBWS karena sungai menjadi kewenangan kementerian PUPR. (*)
Editor : Baskoro Septiadi