RADARSEMARANG.ID, Semarang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) terus berupaya menekan angka kemiskinan.
Salah satunya lewat program Kartu Jateng Ngopeni (Kajen). Tahun ini, sebanyak 10.216 warga menerima bantuan tersebut.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Tengah, Imam Maskur menyampaikan ada tiga strategi utama dalam menangani kemiskinan di Jateng.
Pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat lewat bantuan sosial. Kedua, pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan dan bantuan modal usaha.
Ketiga, mengurangi kantong-kantong kemiskinan dengan intervensi melalui lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Seperti rumah tidak layak huni, jamban, hingga akses pendidikan.
"Kita intervensi dengan Kajen, Kartu Jateng Ngopeni. Kisarannya sebulannya (dapat) Rp 400 ribu. Bulan Oktober ini nanti akan segera dicairkan," jelas Imam Maskur, Kamis (2/10).
Menurutnya Kajen ini merupakan bantuan dari Provinsi Jateng sebagai upaya intervensi dalam menangani kemiskinan. Dulu namanya Kartu Jateng Sejahtera (KJS).
Sedangkan penerima Kajen kini mencapai 10.216. Mereka berasal dari keluarga yang beragam.
Syarat untuk menjadi penerima pun beragam, salah satunya mereka tidak menerima bantuan apapun dari pemerintah.
Mereka juga termasuk warga dengan kondisi rentan. Seperti lansia yang tidak produktif, penyandang disabilitas berat, atau penderita penyakit menahun,
"Ada 10.216 (penerima Kajen), jadi nggak dobel (penerima bantuannya)," tegasnya.
Selain Kajen, Pemprov juga menyalurkan bantuan lain. Yakni dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) untuk buruh rokok, tembakau, dan cengkeh.
Strategi lain adalah pemberdayaan ekonomi produktif melalui pelatihan dan bantuan modal usaha.
"Yang lainnya lagi DBHCHT Jateng, dana bagi hasil cukai tembakau. Ini khusus untuk buruh rokok, buruh tembakau dan buruh cengkeh dari Pemprov Jawa Tengah anggarannya," tegasnya.
Berdasarkan data dar Badan Pusat Statistik. Jumlah warga miskin di Jateng mencapai 3,36 juta jiwa atau 9,48 persen. Angka itu turun tipis 0,10 persen dari periode sebelumnya.
Pemprov menargetkan dalam lima tahun ke depan, angka kemiskinan bisa ditekan hingga lima persen.
"Harapannya 2026 sesuai dengan angka terget Pak presiden sudah bia kelar. Insyaallah Jawa Tengah kelar," tandasnya. (kap)
Editor : Baskoro Septiadi