RADARSEMARANG.ID, SEMARANG – DPRD Jawa Tengah menggelar rapat paripurna di Gedung Berlian, Selasa (27/5).
Salah satu agendanya Penjelasan Pengusul Raperda tentang Konsolidasi PT BPR BKK se-Jawa Tengah menjadi Bank Syariah yang diinisiaasi Komisi C DPRD Jateng.
Anggota Komisi C DPRD Jateng, Asrar, menyampaikan bahwa usulan ini bertujuan melebur 32 cabang BPR BKK yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota menjadi satu entitas bank berbasis syariah.
Bank ini nantinya akan beroperasi berdampingan dengan Bank Jateng konvensional yang sudah ada.
Sekaligus sebagai langkah strategis penguatan ekonomi daerah berbasis prinsip syariah.
“Sekarang bisnis syariah terus berkembang. Punya segment sendiri, sehingga ini peluang karena Masyarakat sudah percaya dengan perbankan syariah,” jelasnya.
Ia menambahkan, BPR BKK yang selama ini berada di bawah pengawasan pemerintah daerah memiliki potensi besar jika dikonsolidasikan dan diarahkan menjadi bank syariah.
Apalagi minat masyarakat terhadap sistem keuangan syariah terus meningkat.
“Jika terlaksana ini satu-satunya atau baru di Provinsi Jawa Tengah yang melakukan seperti ini. Mungkin ada di Aceh, mungkin ada di beberapa yang memang bank-bank yang khusus yang Islam. Tetapi ini adalah yang pertama, ini adalah yang pertama kalau ada Bank Jateng Syariah nantinya,” bebernya.
Pihaknya mengakui bahwa proses menuju realisasi Bank Jateng Syariah masih panjang dan membutuhkan kajian mendalam.
Selain itu, regulasi dan kesiapan infrastruktur juga akan menjadi perhatian dalam pembahasan lanjutan.
Tujuannya, agar konsolidasi ini benar-benar berdampak positif terhadap sistem keuangan daerah sekaligus memperluas akses layanan keuangan syariah bagi masyarakat.
“Kita menyadari BPR BKK tidak semuanya sehat. Jadi ada yang plus minus sehingga perlu kajian khusus. Saya kira nanti kita akan melibatkan akademisi melibatkan unsur-unsur professional yang tentang perbankan syariah,” tambahnya. (kap/fth)
Editor : Tasropi