RADARSEMARANG.ID, Semarang - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah disorot lantaran pelaksanaannya dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
Keluhan datang dari mitra pembangunan dapur MBG yang hingga kini belum menerima pembayaran, meski pekerjaan sebagian bahkan telah rampung.
Ketua Ormas Gerakan Jalan Lurus (GJL) Riyanta sekaligus advokat menyebut pihaknya menerima aduan dari sejumlah rekanan di daerah, salah satunya dari Blora.
Ia mengungkapkan, pada awal kerja sama, pihak yayasan mendorong calon pelaksana dapur MBG untuk segera membangun tanpa modal awal.
Baca Juga: Tiga Orang Diperiksa KPK di Mapolda Jateng Semarang, Ini Daftar Namanya
“Kesepakatan awalnya, mereka diminta membangun dulu. Tapi tanpa diberikan dana. Akhirnya rekanan terpaksa berutang ke toko material, bahkan ada tenaga kerja yang belum dibayar,” ujarnya, Senin (2/2/2026) di Semarang.
Dalam perkembangannya, pembayaran prestasi pekerjaan yang telah dilakukan tak kunjung cair. Bahkan, ia mendapat informasi sejumlah dapur yang sudah dibangun hendak dijadikan agunan melalui perbankan.
Keluhan serupa disampaikan Kepala Desa Sambiroto, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Sukarno. Ia menuturkan belum menerima pembayaran meski pembangunan telah selesai.
Baca Juga: Anggota DPRD Kota Salatiga Mendadak Mundur, Kemungkinan Diganti Sularman
“Kami sebagai penyedia tempat dan bangunan dengan perjanjian setelah embangunan selesai akan dibayar sesuai nilai kontrak, akan tetapi setelah bangunan jadi sudah lebih dari 6 Bulan kami tidak dibayar,” kata Sukarno yang juga owner SPPG Putra Jawa Bangun Negara (PUJANGGA) ini.
Ia mengatakan dalam perjalanan, terjadi perubahan kerja sama. Pengelola yang semula berbentuk koperasi beralih menjadi yayasan berbeda di Jawa Tengah dan wilayah luar Jawa.
Pembangunan dapur kemudian dikerjakan kontraktor lokal dengan nilai kontrak sekitar Rp1,5 miliar dan dipotong pajak jadi Rp 1,3 miliar. Menurutnya, semestinya gedung itu sudah bisa dioperasikan tahun ini.
“Soal pembayaran, dalam kontrak disebutkan dibayar penuh setelah pekerjaan selesai dan disetujui. Pekerjaan sudah selesai sesuai jadwal, verifikasi juga dilakukan, tapi sampai sekarang pembayaran belum kami terima,” ujarnya.
Akibatnya, sejumlah supplier peralatan dan material ikut terdampak karena belum dibayar. Situasi ini memicu saling menahan proses administrasi, termasuk pencairan melalui bank.
"Pinjaman kredit buat pembangunan kami telat bayar, sehingga akses perbankan kami kurang baik, bahkan buruk," keluhnya.
Baik Riyanta maupun Sukarno berharap pemerintah pusat segera turun tangan untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai kesepakatan awal dan tidak merugikan mitra di daerah. (ifa)
Editor : Baskoro Septiadi