RADARSEMARANG.ID, Semarang – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Tengah menyoroti banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Pantura, seperti Pati, Kudus, dan Jepara.
WALHI menilai banjir tersebut bukan semata-mata bencana alam, melainkan akibat akumulasi krisis ekologis yang telah lama diabaikan.
Manager Program WALHI Jawa Tengah, Nur Colis, menyatakan bahwa kerusakan daerah aliran sungai (DAS) menjadi faktor utama yang memperparah risiko banjir di wilayah tersebut.
Kerusakan itu dipicu oleh alih fungsi lahan, berkurangnya tutupan vegetasi, serta masifnya aktivitas ekstraktif yang melemahkan kemampuan alam dalam mengatur tata air.
“Sebagai aktivis WALHI Jawa Tengah, kami memandang banjir yang kembali melanda Pati, Kudus, dan Jepara dalam beberapa waktu terakhir bukan semata bencana alam, melainkan akumulasi dari krisis ekologis yang sudah lama diabaikan,” ujar Nur Colis, Rabu (14/1/2025).
Ia menambahkan, kondisi tersebut diperparah oleh kebijakan tata ruang yang tidak berpihak pada keselamatan warga.
Orientasi pembangunan dinilai lebih mengutamakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan masuknya investasi, tanpa mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
“Ketika kawasan hulu rusak dan hilir tidak tertata, banjir menjadi konsekuensi yang terus berulang dan ditanggung masyarakat,” tegasnya.
WALHI Jawa Tengah mendesak pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar tidak lagi menormalisasi banjir sebagai kejadian rutin.
Menurut Nur Colis, banjir seharusnya dijadikan peringatan serius untuk melakukan pembenahan struktural dalam pengelolaan lingkungan dan tata ruang.
“Pemulihan DAS harus menjadi agenda utama melalui perlindungan kawasan hulu, rehabilitasi ekosistem, dan penataan wilayah hilir yang adil dan aman,” kata dia.
Selain itu, WALHI menilai penanganan banjir tidak boleh berhenti pada respons darurat dan bantuan sesaat.