RADARSEMARANG.ID, DUNIA kembali digemparkan oleh proposal kontroversial dari Ahmet Davutoglu, mantan Perdana Menteri Turki, yang menyarankan agar Jalur Gaza bergabung dengan Turki sebagai wilayah otonomi melalui referendum.
Usulan ini muncul sebagai respons terhadap rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin mengambil alih Gaza dan merelokasi jutaan warga Palestina ke negara lain.
Davutoglu, kini pemimpin Partai Masa Depan Turki, mengemukakan idenya berdasarkan sejarah panjang hubungan antara Turki dan Gaza.
Dalam sebuah pernyataan yang direkam dalam video di kanal YouTube-nya (unggah 8 Mei 2024, tangkapan layar diambil 14 Februari 2025), pria berusia 65 tahun itu menyatakan, “Turki, sebagai penerus sah Kekaisaran Ottoman, harus memperlakukan rakyat Gaza sebagai sahabat sepanjang sejarah dan sesama warga negara.”
Ia menyarankan agar rakyat Gaza mengadakan referendum untuk “bergabung dengan Turki sebagai wilayah otonomi hingga negara Palestina berdiri,” dengan tegas menyerahkan keputusan akhir kepada warga Gaza sendiri.
Argumen Davutoglu didasarkan pada klaim historis bahwa Gaza pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman, dan ia menyebut pendudukan Israel atas wilayah tersebut sebagai ilegal menurut hukum internasional.
Proposal ini langsung memicu perhatian global, terutama di tengah ketegangan yang sudah memuncak akibat rencana Trump.
Reaksi terhadap Rencana Trump: Gelombang Penolakan Global
Rencana Trump, yang diungkapkan dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih awal Februari 2025, mengusulkan agar AS mengambil alih Gaza dan menjadikannya “Riviera Timur Tengah.”
Trump bahkan menyatakan warga Palestina tidak akan diperbolehkan kembali ke Gaza dan akan dipindahkan ke lokasi lain, termasuk negara seperti Mesir dan Arab Saudi.
Pernyataan ini, yang diumumkan pada 10 Februari 2025, langsung memicu kemarahan internasional, dengan banyak pihak menyebutnya sebagai bentuk pembersihan etnis.
Respons terhadap usulan Trump pun beragam, namun mayoritas menolak keras. Korea Utara menyebut rencana itu sebagai “pengusiran paksa” yang merendahkan kedaulatan nasional Palestina.
Vatikan, melalui Menteri Luar Negeri Pietro Parolin, menegaskan bahwa warga Palestina harus tetap berada di tanah mereka, menyatakan, “Tidak ada deportasi.”
Paus Fransiskus juga ikut bersuara, menyoroti pentingnya martabat manusia dan menentang deportasi massal migran.
Prancis, melalui Presiden Emmanuel Macron, menolak keras ide tersebut, dengan Macron menyebut solusi Gaza harus berbasis politik, bukan “real estat.”
China dan Rusia juga menyuarakan penolakan tegas, menegaskan bahwa Gaza adalah bagian integral dari Palestina dan setiap upaya pemindahan warga bertentangan dengan hukum internasional.
Indonesia, yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina, melalui Kementerian Luar Negeri pada 5 Februari 2025, menegaskan penolakan terhadap segala bentuk relokasi warga Palestina atau perubahan demografi wilayah tersebut.
Davutoglu vs. Trump: Dua Visi untuk Gaza
Usulan Davutoglu tampaknya menjadi kontraproposal terhadap rencana Trump, yang telah memicu kontroversi global.
Sementara Trump ingin mengosongkan Gaza dan menjadikannya proyek strategis AS, Davutoglu menawarkan opsi yang menurutnya lebih manusiawi dengan mengintegrasikan Gaza ke dalam Turki sementara waktu, sambil menunggu pembentukan negara Palestina merdeka.
Ia menegaskan keputusan akhir berada di tangan rakyat Gaza melalui referendum, sebuah langkah yang ia klaim memiliki dasar historis dan hukum.
Namun, proposal Davutoglu juga menuai tanda tanya. Apakah Turki siap menanggung beban politik, ekonomi, dan sosial untuk mengelola Gaza sebagai wilayah otonomi?
Bagaimana respon Israel, Palestina, dan komunitas internasional terhadap ide ini?
Di media sosial, terutama di X, usulan ini menjadi trending topik, dengan banyak pengguna menyuarakan dukungan sekaligus skeptisisme. Beberapa menyebut ide Davutoglu “menarik” dan “berbasis sejarah,” tetapi ada pula yang mempertanyakan motivasinya di balik usulan tersebut.
Kontroversi yang Belum Selesai
Sampai saat ini, tidak ada respon resmi dari pemerintah Turki saat ini, yang dipimpin Presiden Recep Tayyip Erdogan, terhadap usulan Davutoglu.
Hubungan antara Davutoglu dan Erdogan sendiri sudah memanas sejak lama, setelah mantan sekutu ini memisahkan diri dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) dan mendirikan Partai Masa Depan.
Usulan ini bisa dilihat sebagai upaya Davutoglu untuk kembali menjadi aktor utama di panggung politik Turki dan internasional.
Sementara itu, rencana Trump terus menuai kritik, terutama setelah Netanyahu mengusulkan Arab Saudi sebagai lokasi pemukiman kembali warga Palestina, ide yang langsung ditolak oleh Riyadh dan negara-negara Arab lainnya.
Situasi di Gaza, yang sudah porak-poranda akibat konflik berkepanjangan, kini menjadi pusat perhatian dunia, dengan setiap proposal—baik dari Trump maupun Davutoglu—membuka debat baru tentang masa depan wilayah tersebut.
Hingga kini, belum ada kejelasan apakah referendum yang diusulkan Davutoglu akan pernah terwujud atau hanya menjadi wacana politik semata.
Yang pasti, drama geopolitik ini terus berlanjut, meninggalkan pertanyaan besar: siapa yang benar-benar peduli pada nasib rakyat Gaza? (tas)
Editor : Tasropi