Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tiap Dua Jam Awasi Media Sosial ASN, TNI hingga Polisi

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Muhammad Talkhis, Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang.  (Maria Novena Sindhuwara/Jawa Pos Radar Semarang)
Muhammad Talkhis, Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang. (Maria Novena Sindhuwara/Jawa Pos Radar Semarang)
RADARSEMARANG.ID, Adanya pasangan calon (Paslon) dengan latar belakang aparatur sipil negara (ASN) dalam Pilkada Kabupaten Semarang, berpengaruh pada netralitas ASN lainnya. Berikut bincang-bincang wartawan Jawa Pos Radar Semarang Maria Novena Sinduwara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang Muhammad Talkhis.

Sejauhmana hasil pantauan Bawaslu terkait Pilkada 2020 di Kabupaten Semarang?
Kondisi saat ini sangat dinamis. Terutama sosial politiknya adem ayem. Tingkat kerawanan masih aman di awal tahun 2020. Tapi memang di tahun sebelumnya pun aman. Namun setelah Juli, munculnya dua pasangan calon (paslon) yang diusung partai dengan ketokohannya hingga latar belakang salah satu bakal calon adalah ASN. Indeks kerawanan Kabupaten Semarang naik menjadi rawan tinggi. Ini yang menjadi PR kami. Pengawasan terkait kenetralan ASN yang kami awasi.

Temuan Bawaslu sepanjang persiapan Pilkada Kabupaten Semarang 2020?
Kami mengapresiasi warga Kabupaten Semarang yang sekarang mulai aktif. Tidak lagi takut melaporkan pelanggaran Pilkada. Tentunya ini memudahkan kami untuk mendapatkan informasi awal dan melakukan penelusuran. Terutama kenetralan ASN yang disuarakan oleh masyarakat. Adalagi pelanggaran politik menjelang Pilkada Kabupaten Semarang yang baru terjadi kemarin, yakni mahar politik. Itu juga aduan dari masyarakat. Tapi untuk yang mahar politik memang tidak bisa dikatakan temuan kasus, karena memang barang buktinya kurang. Meski begitu, persentase keaktifan masyarakat hingga 60 persen menjadikan Pilkada ini sebagai tolak ukur kami ke depan.

Bagaimana Bawaslu melakukan pengawasan selama masa pandemi Covid-19?
Tidak ada yang berubah dengan pilkada periode sebelumnya. Justru ada penambahan. Terutama terkait penerapan protokol kesehatan. Saat ini, kami sedang fokus memperhatikan lalulintas media sosial (medsos). Dua jam sekali anggota Bawaslu mengecek postingan di medsos. Di sini kami lebih menekankan kenetralan ASN. Alhamdulillah belum ada pelanggaran disana.

Seberapa besar potensi Golput di Kabupaten Semarang dalam Pilkada kali ini?
Kami melihat angka pertisipan Pilkada periode lalu di Kabupaten Semarang mencapai 86 persen. Sehingga sisanya tinggal 14 persen masyarakat yang tidak datang ke TPS. Karena itu, tahun ini kami optimistis bisa mencapai angka minimal yang sama dengan periode Pilkada sebelumnya. Tapi kami berupaya meningkatkan lebih besar lagi ketimbang periode lalu.

Imbauan untuk masyarakat menjelang Pilkada 2020 mendatang?
Masyarakat harus terus ikut mengawasi perjalanan dan pelaksanaan Pilkada 2020 mendatang. Kami berharap, sikap aktif masyarakat terus berjalan sampai nanti Desember 2020 selesai rekapitulasi suara. Harus kawal bersama-sama. Jangan takut jika melapor akan dintimidasi atau hal lainnya. Bawaslu menjamin identitas tidak keluar dan jangan takut datang ke TPS nanti. Jangan takut kena Covid-19. Pastinya KPU, Bawaslu hingga keamanan TNI-Polri pastinya lengkap dengan protokol kesehatan. Diupayakan aman. (*/ida)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Cancel Culture, Ingatan Politik, dan Kita yang Pernah Memilih

Cancel Culture, Ingatan Politik, dan Kita yang Pernah Memilih

MEDIA sosial punya cara sendiri untuk mengingatkan orang pada masa lalu. Satu unggahan bisa membuat orang lupa apa yang sedang dibicarakan, lalu tiba-tiba membawa kita kembali ke momen Pilpres 2024.

Guru Non ASN Masih Bisa Mengajar pada 2027? Simak Arah Kebijakan Pemerintah

Guru Non ASN Masih Bisa Mengajar pada 2027? Simak Arah Kebijakan Pemerintah

Bagaimana nasib guru honorer pada 2027? Simak perkembangan kebijakan guru non-ASN, peluang menjadi ASN, dan ketentuan pembayaran honorarium.

Sempurnakan SIPINTER, Pemkot Semarang Perketat Pembayaran Upah PJLP, Kinerja Jadi Penentu

Sempurnakan SIPINTER, Pemkot Semarang Perketat Pembayaran Upah PJLP, Kinerja Jadi Penentu

Pemkot Semarang terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyempurnakan aplikasi SIPINTER-PJLP.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer