Cancel Culture, Ingatan Politik, dan Kita yang Pernah Memilih

Oleh: ISKANDAR

Jurnalis Jawa Pos Radar Semarang

RADARSEMARANG.ID - MEDIA sosial punya cara sendiri untuk mengingatkan orang pada masa lalu. Satu unggahan bisa membuat orang lupa apa yang sedang dibicarakan, lalu tiba-tiba membawa kita kembali ke momen Pilpres 2024. Nah, belakangan ini, nama Kiky Saputri, komedian perempuan, kembali muncul dalam percakapan semacam itu. Kali ini, lebih banyak di Threads. Bukan karena materi roasting-nya. Juga bukan karena acara televisi tempat Kiky menjadi salah satu pelakonnya.

Nama Kiky muncul karena sesuatu yang sebenarnya sudah lama diketahui publik. Ia pernah menjadi salah satu public figure yang secara terbuka mendukung Prabowo-Gibran. Kini, ketika pemerintahan Prabowo-Gibran menghadapi berbagai kritik, dukungan lama itu kembali diungkit. Bahkan muncul ajakan untuk melakukan cancel culture kepada Kiky dan sejumlah public figure lain yang pada Pilpres 2024 lalu ada di barisan pendukung 02. Ajakan untuk “menghukum” Kiky Saputri dan circle pilihan politiknya, belakangan memenuhi unggahan netizen di Threads. 

Melalui unggahan di medsos, Kiky sendiri pernah mengungkapkan rasa lelah karena terus dikaitkan dengan dukungannya kepada Prabowo. Bahkan, keluarganya ikut menerima hujatan. Saya kira, di sinilah masalahnya. Menjadi menarik, karena ini bukan lagi soal Kiky. Kiky hanya salah satu contoh. Yang sebenarnya sedang kita lihat adalah perubahan hubungan antara pemilih, influencer, dan kekuasaan pasca pemilu. 

Baca Juga: Speling, Cara Ahmad Luthfi Mengobati Warga Jateng

Kita semua tahu, pemilu itu punya tanggal. Ada masa kampanye. Ada hari pencoblosan. Ada penghitungan suara. Lalu selesai. Tapi, bagi media sosial, pemilu tidak pernah benar-benar selesai. Jejaknya tetap ada. Foto kampanye masih tersimpan. Video dukungan masih bisa ditemukan. Pernyataan politik masih bisa diputar kembali. Orang yang dulu berdiri di panggung kampanye bisa dipanggil kembali oleh algoritma. Di sinilah masalahnya. 

Apa yang dulu jadi kebanggaan politik, beberapa tahun atau beberapa bulan kemudian, bisa berubah menjadi semacam tagihan. “Dulu kamu mendukung dia.” “Dulu kamu mengajak kami memilih dia.” “Sekarang bagaimana?” Pertanyaan semacam itu sebenarnya wajar dalam demokrasi. Yang tidak selalu wajar adalah bagaimana pertanyaan itu kemudian berkembang. Dari pertanyaan menjadi kemarahan. Dari kemarahan menjadi ajakan unfollow. Dari unfollow menjadi boikot. Dari boikot bisa berkembang menjadi serangan terhadap pekerjaan. Kalau sudah sampai menyerang keluarga, membocorkan data pribadi, atau mengintimidasi seseorang, persoalannya sudah berubah. Ini bukan lagi kritik. Melainkan bentuk penghukuman massa. 

Saya coba melihat fenomena ini dari posisi yang sederhana. Kita sedang hidup dalam zaman ketika masyarakat punya alat penghukuman yang dulu tidak mereka miliki. Dulu, jika seseorang tidak suka kepada artis, paling ia tidak menonton televisinya. Sekarang beda. Satu orang bisa membuat unggahan. Sepuluh orang ikut membagikan. Seratus orang berkomentar. Ribuan orang melihat. Lalu, muncul tekanan kepada sponsor. Tekanan kepada stasiun televisi. Tekanan kepada perusahaan. Tekanan kepada orang yang bersangkutan. Dalam beberapa jam saja, sebuah opini bisa berubah menjadi tekanan sosial. Itulah salah satu wajah cancel culture.

Sejumlah penelitian melihat cancel culture sebagai bentuk sanksi sosial digital. Seseorang dianggap melanggar norma tertentu, kemudian komunitas memberikan hukuman berupa kecaman, pengucilan, boikot, atau pencabutan dukungan.