Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Deteksi Potensi Kecurangan di Era Program JKN

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
BPJS Kesehatan mengadakan seminar internasional yang dihadiri oleh beberapa perwakilan negara lain. Seperti Vietnam, India, di Hotel Plataran Heritage kemarin (8/12). (Istimewa)
BPJS Kesehatan mengadakan seminar internasional yang dihadiri oleh beberapa perwakilan negara lain. Seperti Vietnam, India, di Hotel Plataran Heritage kemarin (8/12). (Istimewa)
RADARSEMARANG.ID, Magelang – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akui pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berpotensi terjadi fraud atau kecurangan. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan pelakunya bisa dari berbagai pihak. Mulai dari pasien, fasilitas kesehatan (faskes) mitra, sampai pegawai BPJS Kesehatan sendiri.

Ghufron mencontohkan kecurangan yang dilakukan pasien. Seperti meminjamkan kartu JKN-KIS kepada orang lain yang bukan peserta JKN-KIS. Kartu tersebut digunakan untuk kepentingan berobat. Lalu di faskes seperti rumah sakit, ada temuan memanipulasi diagnosis pasien.

“Misalnya diagnosisnya pembesaran lemak, tapi klaimnya disebut kanker atau tumor ganas,”ungkapnya usai memberikan sambutan pada seminar internasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan bertema “On Fraud  in Social Insurance : Prevention, Detection, and Elimination”, di Plataran Heritage, Kamis (8/12).

Pegawai BPJS juga bisa melakukan tindak kecurangan itu. Contohnya mengurangi jumlah pembayaran kapitasi dari yang semestinya harus dibayarkan. “Kami sudah mulai menangani fraud, mulai dari membangun siklus pencegahan kecurangan meliputi tindakan preventif, deteksi terhadap potensi kecurangan dan tindakan penanganan,” jabarnya.

Langkah konkretnya dengan menerbitkan regulasi, membangun sistem pendeteksian melalui pemanfaatan teknologi, sampai penerapan sanksi bagi pelanggar.

Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Lily Krenowati menambahkan, salah satu upaya BPJS Kesehatan dalam pencegahan kecurangan adalah dengan pemanfaatan artificial intelligence (AI). Ada tiga fokus pengembangan AI. Yaitu dengan pengalaman pengguna, peningkatan proses, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan prediksi. BPJS Kesehatan telah mengembangkan penggunaan biometrik, teknologi analisa data dan machine learning.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Alexander Marwata mengungkapkan program-program kesehatan perlu diawasi, karena menyangkut hajat hidup orang banyak, dan menyerap anggaran kesehatan yang cukup besar. Yakni sekitar 5 persen dari APBN. Ini sangat berpotensi terjadi penyimpangan di faskes.

“KPK menginisiasi ekosistem yang berintegritas dengan stakeholder bidang kesehatan, termasuk organisasi profesi dan organisasi fasilitas kesehatan,” jelas Marwata.

Para narasumber seminar adalah Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Direktur Pengawasan Pemeriksaan dan Hubungan Antara Lembaga BPJS Kesehatan Mundiharno.

Hadir juga pembicara dari European Healthcare Fraud and Corruption Network, Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) Perancis, National Health Security Office (NHSO) Thailand, Health Insurance Review and Assessment (HIRA) Korea Selatan, National Health Authority (NHA) India. (put/lis)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Guru Ngaji dan Marbot Masjid Diusulkan Dapat BPJS Kesehatan, Ada Anggaran Rp1,7 Miliar

Guru Ngaji dan Marbot Masjid Diusulkan Dapat BPJS Kesehatan, Ada Anggaran Rp1,7 Miliar

Pemprov Jateng mengusulkan guru ngaji dan marbot masjid mendapat BPJS Kesehatan. Ada potensi anggaran Rp1,7 miliar untuk perluasan JKN.

Pakai Antrean Online, Dwiyanti Dapat Kepastian Waktu Layanan Faskes

Pakai Antrean Online, Dwiyanti Dapat Kepastian Waktu Layanan Faskes

Sejak menjadi pengguna aplikasi Mobile JKN, Dwiyanti punya kebiasaan baru.

Aturan BPJS Kesehatan Dinamis, RSUD Temanggung Gencarkan Edukasi

Aturan BPJS Kesehatan Dinamis, RSUD Temanggung Gencarkan Edukasi

RSUD Temanggung gencar memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai aturan pelayanan yang ditanggung BPJS Kesehatan, salah satunya melalui forum konsultasi publik (FKP). 

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer