Aturan BPJS Kesehatan Dinamis, RSUD Temanggung Gencarkan Edukasi

RADARSEMARANG.ID, Temanggung– RSUD Temanggung gencar memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai aturan pelayanan yang ditanggung BPJS Kesehatan, salah satunya melalui forum konsultasi publik (FKP). 

Pasalnya, aturan teknis di lapangan seringkali berbeda dengan asumsi masyarakat umum. Edukasi ini menjadi krusial untuk menyamakan persepsi dan mencegah terjadinya konflik antara pasien dengan pihak rumah sakit. 

Direktur RSUD Temanggung dr. Tetty Kurniawati mengatakan, regulasi pelayanan kesehatan saat ini sangat dinamis. Perubahan aturan menjadi tantangan bagi rumah sakit. Terutama karena petugas berhadapan langsung dengan pasien dan keluarga.

Salah satu yang masih sering menimbulkan kesalahpahaman, terkait pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Tidak semua pasien yang datang ke IGD otomatis mendapatkan pelayanan yang ditanggung BPJS Kesehatan.

“Pasien baru tahu ketika sampai di IGD, ternyata penyakitnya tidak gawat. Kalau tidak gawat, tidak bisa pakai BPJS,” kata Tetty kepada Jawa Pos Radar Semarang, baru-baru ini.

Karena itu, pihak rumah sakit memberikan penjelasan mengenai kriteria kegawatdaruratan kepada pasien. Jika kondisi pasien memenuhi kriteria, pelayanan dapat dilanjutkan sesuai ketentuan BPJS Kesehatan. Namun, jika tidak termasuk kondisi gawat darurat, biaya pelayanan harus ditanggung secara mandiri.

Selain layanan IGD, Tetty menyampaikan Program Rujuk Balik (PRB). Pasien yang kondisinya sudah stabil setelah mendapatkan penanganan dokter spesialis di rumah sakit, akan diarahkan kembali ke fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), seperti puskesmas atau dokter keluarga.

“Harapannya pasien yang kami PRB-kan itu betul-betul mendapatkan obat seperti yang dokter spesialis kami berikan,” ujarnya.

Ia menegaskan, pihaknya akan memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat. Baik yang menggunakan BPJS Kesehatan maupun umum.