Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Guru Ngaji dan Marbot Masjid Diusulkan Dapat BPJS Kesehatan, Ada Anggaran Rp1,7 Miliar

A
Audiensi Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen bersama Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Dr. dr. Sutopo Patria Jati, di ruang kerja Wakil Gubernur, Senin, 9 November 2026.
Audiensi Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen bersama Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Dr. dr. Sutopo Patria Jati, di ruang kerja Wakil Gubernur, Senin, 9 November 2026.

Advertisement

 

RADARSEMARANG.ID, Semarang - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat, terutama kelompok pekerja sosial dan keagamaan yang selama ini belum seluruhnya terakomodasi. 

Guru ngaji, marbot masjid, dan kelompok masyarakat rentan lainnya menjadi sasaran yang diusulkan untuk mendapatkan perlindungan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Advertisement

Upaya tersebut dibahas dalam audiensi Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen bersama Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Dr. dr. Sutopo Patria Jati, di ruang kerja Wakil Gubernur, Senin, 9 November 2026.

Dalam pertemuan itu, dibahas perkembangan kepesertaan JKN di Jawa Tengah, kondisi pembiayaan jaminan kesehatan, serta sejumlah strategi untuk menjaga keberlanjutan perlindungan kesehatan masyarakat di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah.

Ditemui usai pertemuan, Sutopo mengatakan, masih terdapat kelompok masyarakat yang membutuhkan perlindungan kesehatan, tetapi belum terakomodasi dalam skema bantuan pemerintah.

Advertisement

Salah satunya adalah guru-guru agama, guru ngaji, serta marbot masjid yang selama ini belum seluruhnya mendapatkan jaminan kesehatan. Padahal, kelompok tersebut memiliki peran sosial dan keagamaan yang cukup besar di tengah masyarakat.

Karena itu, diperlukan pemetaan kembali terhadap kelompok penerima manfaat, termasuk kemungkinan realokasi anggaran dari pos pembiayaan yang jumlah penerimanya semakin berkurang kepada kelompok lain yang belum mendapatkan perlindungan.

"Yang belum mendapatkan salah satunya misalnya guru-guru agama yang ada marbot dan sebagainya itu cukup banyak yang selama itu belum tercover untuk jaminan kesehatannya," jelasnya. 

Sutopo mengatakan, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah perlunya gotong royong dari berbagai pihak untuk menjaga keberlangsungan pembiayaan jaminan kesehatan. Menurutnya, kondisi fiskal pemerintah daerah yang cukup menantang membutuhkan dukungan dari berbagai sumber, termasuk masyarakat, lembaga filantropi, dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Ketua Badko LPQ Kota Semarang Dr Bahrul Fawaid Inisiasi Guru LPQ Lanjutkan Kuliah S1-S3, Raih Anugerah Pendidikan Indonesia 2026

Ketua Badko LPQ Kota Semarang Dr Bahrul Fawaid Inisiasi Guru LPQ Lanjutkan Kuliah S1-S3, Raih Anugerah Pendidikan Indonesia 2026

Ketua Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Alquran (Badko LPQ) Kota Semarang periode 2019-2024 dan 2025-2030 Dr. H. Bahrul Fawaid, S.H.I., S.H., M.S.I. meraih penghargaan dalam ajang Anugerah Pendidikan Indonesia 2026.

Pakai Antrean Online, Dwiyanti Dapat Kepastian Waktu Layanan Faskes

Pakai Antrean Online, Dwiyanti Dapat Kepastian Waktu Layanan Faskes

Sejak menjadi pengguna aplikasi Mobile JKN, Dwiyanti punya kebiasaan baru.

Aturan BPJS Kesehatan Dinamis, RSUD Temanggung Gencarkan Edukasi

Aturan BPJS Kesehatan Dinamis, RSUD Temanggung Gencarkan Edukasi

RSUD Temanggung gencar memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai aturan pelayanan yang ditanggung BPJS Kesehatan, salah satunya melalui forum konsultasi publik (FKP). 

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer