Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BPJS Kesehatan Surplus Triliunan

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Jogjakarta Dwi Hesti Yuniarti menjelaskan penyesuaian iuran JKN-KIS yang diatur dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020, di The Westlake Resto, Jogjakarta, Senin (22/06/2020). (Puput Puspitasari/
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Jogjakarta Dwi Hesti Yuniarti menjelaskan penyesuaian iuran JKN-KIS yang diatur dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020, di The Westlake Resto, Jogjakarta, Senin (22/06/2020). (Puput Puspitasari/
RADARSEMARANG.ID, Magelang – Saldo dana jaminan sosial (DJS) kesehatan di akhir tahun 2020 surplus Rp 18,73 triliun. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fachmi Idris menyiarkan kabar baik itu di pengujung kepemimpinannya yang tinggal menghitung jari.

Membaiknya kondisi keuangan DJS Kesehatan ditunjukkan dengan kemampuan BPJS Kesehatan membayar klaim tepat waktu. Termasuk juga penyelesaian pembayaran atas tagihan tahun 2019. “Tidak ada gagal bayar klaim pelayanan kesehatan di tahun 2020,” ujarnya dalam konferensi pers kondisi finansial program JKN-KIS membaik melalui zoom meeting Senin (8/2).

Menurut Fachmi, kondisi cash flow atau arus kas yang berangsur sehat ini menjadi hal positif untuk keberlangsungan program JKN-KIS ke depan. Aset bersih juga telah mendekati tingkat kesehatan keuangan sesuai amanat PP, yaitu minimal mencukupi 1,5 bulan estimasi pembayaran klaim.

Ia harap, pogram JKN-KIS tahun 2021 mulai dapat membentuk dana cadangan teknis untuk memenuhi persyaratan tingkat kesehatan keuangan DJS Kesehatan sesuai regulasi. Selain itu, cashflow DJS Kesehatan yang cukup ini berimbas pada peningkatan kualitas layanan. “Kita harap fasilitas kesehatan konsisten memberikan layanan yang berkualitas dan tidak melakukan penyimpangan yang berdampak pada pembiayaan program jaminan kesehatan menjadi tidak efektif, dan efisien,” bebernya.

Menurutnya, surplus ini dipengaruhi tiga faktor utama. Kontribusi terbesar dari penyesuaian iuran peserta, didukung suntikan dana tambahan.  Lalu poris kedua terkait pembelanjaan uang secara terkendali. “Isunya surplus ini karena Covid-19, itu tidak benar. Tapi kami bersungguh-sungguh mengendalikan (keuangan),” tandasnya.

Kemudian, pengumpulan pembayaran iuran peserta diakui menyokong pemasukan. “Kita harapkan, masyarakat mengikuti program ini tidak hanya dalam keadaan sakit, namun juga saat sehat,” ujarnya.

Fachmi mencatat peserta JKN-KIS mencapai 222.461.906 jiwa sampai 31 Desember 2020.  Kepuasan peserta dan fasilitas kesehatan naik dibanding sebelumnya. Tahun 2019 memperoleh angka 80,1 persen. Tahun 2020 naik menjadi 81,5 persen. “Sedangkan untuk kepuasan fasilitas kesehatan meningkat menjadi 81,3 persen di tahun 2020 dari angka 79,1 persen di tahun 2019,” sebutnya.

Hadir dalam acara ini, Koordinator BPJS Watch Timbul Siregar dan  Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi. imbul mengungkapkan, selama Covid-19 banyak peserta JKN-KIS yang mengurungkan niat berobat ke faskes. Namun jika dilihat dari data, peningkatan iuran menjadi faktor utama surplus ini. (put/lis)

 

Advertisement
Advertisement
Editor : Agus AP
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Guru Ngaji dan Marbot Masjid Diusulkan Dapat BPJS Kesehatan, Ada Anggaran Rp1,7 Miliar

Guru Ngaji dan Marbot Masjid Diusulkan Dapat BPJS Kesehatan, Ada Anggaran Rp1,7 Miliar

Pemprov Jateng mengusulkan guru ngaji dan marbot masjid mendapat BPJS Kesehatan. Ada potensi anggaran Rp1,7 miliar untuk perluasan JKN.

Pakai Antrean Online, Dwiyanti Dapat Kepastian Waktu Layanan Faskes

Pakai Antrean Online, Dwiyanti Dapat Kepastian Waktu Layanan Faskes

Sejak menjadi pengguna aplikasi Mobile JKN, Dwiyanti punya kebiasaan baru.

Aturan BPJS Kesehatan Dinamis, RSUD Temanggung Gencarkan Edukasi

Aturan BPJS Kesehatan Dinamis, RSUD Temanggung Gencarkan Edukasi

RSUD Temanggung gencar memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai aturan pelayanan yang ditanggung BPJS Kesehatan, salah satunya melalui forum konsultasi publik (FKP). 

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer