RADARSEMARANG.ID – Penentuan awal puasa Ramadan 1447 Hijriah atau Ramadan 2026 kembali menjadi perhatian besar umat Islam di Indonesia.
Setiap tahun, momen ini selalu menghadirkan antusiasme sekaligus tanda tanya, terutama karena perbedaan metode penetapan awal bulan Hijriah yang digunakan oleh pemerintah dan organisasi keagamaan besar.
Ramadan bukan sekadar agenda ibadah tahunan, melainkan momentum sosial, ekonomi, dan spiritual yang berdampak luas bagi masyarakat Indonesia.
Tak heran jika pertanyaan “puasa mulai tanggal berapa” selalu menjadi salah satu kata kunci paling banyak dicari di mesin pencari menjelang bulan suci.
Pada 2026, dinamika penentuan awal Ramadan kembali mencuat.
Pemerintah melalui Kementerian Agama, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah menyampaikan prakiraan masing-masing.
Meski berada dalam koridor ilmiah dan keagamaan yang sama, perbedaan pendekatan antara rukyatul hilal dan hisab membuat potensi perbedaan awal puasa kembali terbuka.
Situasi ini bukan hal baru, namun selalu menarik untuk dicermati karena menyentuh praktik keberagamaan jutaan umat.
Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat membutuhkan penjelasan yang utuh, jernih, dan berimbang.
Bukan sekadar tanggal, tetapi juga alasan ilmiah, dasar keagamaan, serta konteks mengapa perbedaan bisa terjadi.
Pemahaman ini penting agar umat Islam dapat menyikapi perbedaan dengan dewasa, saling menghormati, dan tetap menjaga persatuan.
Sidang Isbat Pemerintah, Rukyat NU, dan Hisab Muhammadiyah
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama (Kemenag) akan menetapkan awal Ramadan 1447 Hijriah melalui mekanisme sidang isbat.
Berdasarkan informasi resmi, sidang isbat dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 Februari 2026.
Agenda tahunan ini selalu menjadi rujukan utama bagi mayoritas umat Islam di Indonesia karena hasilnya diumumkan
secara resmi dan menjadi dasar kebijakan nasional, termasuk penetapan hari libur dan aktivitas keagamaan berskala besar.
Sidang isbat diawali dengan pemaparan data hisab atau perhitungan astronomi terkait posisi hilal pada akhir bulan Syaban.
Data ini mencakup ketinggian hilal, elongasi bulan-matahari, serta parameter astronomis lainnya.
Setelah itu, sidang dilanjutkan dengan laporan hasil rukyatul hilal dari berbagai titik pemantauan di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua.
Laporan ini berasal dari Kantor Wilayah Kemenag, ormas Islam, serta lembaga terkait yang telah ditunjuk.
Hasil sidang isbat ditetapkan melalui musyawarah dan diumumkan langsung kepada publik. Keputusan ini bersifat resmi dan berlaku nasional.
Namun, pemerintah juga menegaskan bahwa perbedaan penetapan awal Ramadan yang mungkin terjadi merupakan bagian dari dinamika umat Islam dan tidak perlu disikapi dengan polemik berlebihan.
Sementara itu, Nahdlatul Ulama (NU) tetap konsisten menggunakan metode rukyatul hilal sebagai dasar utama penetapan awal Ramadan, dengan hisab sebagai alat bantu.
Melalui Lembaga Falakiyah NU, organisasi ini akan menggelar rukyatul hilal di puluhan lokasi strategis di seluruh Indonesia.
Data hisab digunakan untuk memprediksi kemungkinan terlihatnya hilal, tetapi keputusan akhir tetap bergantung pada hasil rukyat di lapangan.
Jika hilal berhasil diamati dan memenuhi kriteria imkanur rukyah, NU akan menetapkan 1 Ramadan pada keesokan harinya.
Namun jika hilal tidak terlihat, maka bulan Syaban akan digenapkan menjadi 30 hari. Keputusan NU biasanya diumumkan setelah seluruh laporan rukyat dihimpun dan dikaji secara internal.
Berbeda dengan NU dan pemerintah, Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal.
Metode ini menitikberatkan pada perhitungan astronomi murni tanpa menunggu hasil rukyat. Berdasarkan Maklumat Nomor 2/MLM/1.0/E/2025 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1 Ramadan 1447 Hijriah ditetapkan jatuh pada Rabu, 18 Februari 2026.
Dengan demikian, warga Muhammadiyah akan mulai melaksanakan ibadah puasa pada tanggal tersebut.
Muhammadiyah juga telah menetapkan bahwa Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026.
Penetapan ini bersifat mengikat bagi warga Muhammadiyah dan telah disosialisasikan jauh hari sebelumnya agar umat dapat mempersiapkan diri dengan baik.
Analisis BRIN dan Potensi Perbedaan Awal Puasa
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memberikan perspektif ilmiah yang menarik terkait potensi awal Ramadan 2026.
Melalui peneliti Pusat Riset Antariksa, BRIN menyoroti posisi hilal secara astronomis yang menjadi kunci dalam penentuan awal bulan Hijriah.
Menurut analisis BRIN, pada saat Magrib tanggal 17 Februari 2026, posisi bulan masih berada di bawah ufuk di sebagian besar wilayah Indonesia.
Koordinator Kelompok Riset Astronomi dan Observatorium BRIN, Prof. Thomas Djamaluddin, menjelaskan bahwa kondisi tersebut membuat hilal mustahil untuk diamati pada tanggal tersebut.
Dengan demikian, bagi pihak yang berpegang pada rukyatul hilal sebagai syarat penetapan awal bulan, Ramadan 1447 Hijriah berpotensi baru dimulai pada Kamis, 19 Februari 2026.
Pandangan BRIN ini memperkuat kemungkinan terjadinya perbedaan awal puasa antara kelompok yang menggunakan hisab wujudul hilal dan kelompok yang menunggu hasil rukyat.
Secara ilmiah, perbedaan ini dapat dijelaskan melalui parameter ketinggian hilal dan elongasi yang belum memenuhi kriteria visibilitas pada tanggal tertentu.
Namun, BRIN juga menegaskan bahwa perbedaan tersebut tidak perlu diperdebatkan secara berlebihan.
Justru, pemahaman terhadap aspek astronomi dapat menjadi jembatan dialog antara ilmu pengetahuan dan praktik keagamaan.
Dalam konteks Indonesia yang plural, perbedaan penetapan awal Ramadan telah menjadi realitas yang perlu disikapi dengan sikap saling menghormati.
Pada akhirnya, masyarakat diimbau untuk menunggu pengumuman resmi dari lembaga yang diikuti masing-masing, baik pemerintah, NU, Muhammadiyah, maupun otoritas keagamaan lainnya.
Ramadan adalah bulan persatuan, dan perbedaan awal puasa seharusnya tidak mengurangi esensi ibadah dan nilai kebersamaan di tengah umat.(dka)
Editor : Baskoro Septiadi