Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ajeng Jalani Operasi Usus Buntu dengan BPJS Kesehatan

P
Penulis: Puput Puspitasari❯
Ajeng Wijayanis membagikan pengalamannya menggunakan kartu JKN untuk operasi usus buntu pada 2019 lalu. NOFI TRIYANTI/JAWA POS RADAR SEMARANG
Ajeng Wijayanis membagikan pengalamannya menggunakan kartu JKN untuk operasi usus buntu pada 2019 lalu. NOFI TRIYANTI/JAWA POS RADAR SEMARANG

RADARSEMARANG.ID, Magelang - Semua orang berharap tetap sehat, namun apa jadinya bila kesehatan tiba-tiba terganggu? Hal itu dialami Ajeng Wijayanis, warga Mertoyudan, Kabupaten Magelang.


Advertisement

Pada Juli tahun 2019, Ajeng divonis terkena usus buntu yang mengharuskan dirinya untuk operasi. Saat itu, Ajeng kepikiran biaya untuk operasi yang cukup besar. Tapi seketika ia merasa tenang.

Ada kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di tangannya. Karena alasan itulah, ia memutuskan untuk menggunakan BPJS Kesehatan untuk kali pertamanya.

“Itu pengalaman pertama saya menggunakan BPJS Kesehatan, ternyata mudah dan nyaman,” ujarnya bercerita, Jumat (24/11/2023).

Advertisement

Sebelum menggunakan kartu JKN, ia mencari informasi seputar pelayanan rumah sakit bagi pasien dengan penjaminan BPJS Kesehatan.

Dari pengalaman orang lain yang ia dengar, pelayanan untuk pasien BPJS Kesehatan tetap memuaskan, sekalipun gratis.

“Saya dapatkan informasi itu dari kerabat yang sudah pernah menggunakan BPJS Kesehatan,” akunya.

Advertisement

Ajeng berpikir positif, bahwa akan mendapatkan pelayanan yang baik pula. Apa yang dipikirkannya itu menjadi kenyataan. Ia merasakan hal sama.

Menurutnya, pihak rumah sakit tidak membedakan pelayanannya antara pasien BPJS Kesehatan dengan pasien umum.

Ia juga merasakan keramahan dari dokter dan perawat yang menangani dirinya. Penanganan medis juga dijelaskan dengan baik. Obat-obatan yang diresepkan juga sesuai dengan kondisinya pada saat itu.

Ia bersyukur, operasinya berjalan lancar. Kesehatannya berangsur pulih. Ia bisa kembali beraktivitas.

“Saya sangat terbantu dengan adanya program BPJS Kesehatan dari pemerintah ini, saya berharap program ini terus berkelanjutan supaya semakin banyak masyarakat yang terbantu,” ucapnya.

Menurut Ajeng, kunci kemudahan menggunakan BPJS Kesehatan adalah mengikuti prosedur yang ditentukan. Langkah pertama, berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

Jika perlu penanganan lebih lanjut, FKTP akan memberikan rujukan ke rumah sakit. Saat itu, dirinya mendapat rujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Magelang.

“Kalau mengikuti prosedur, semuanya terasa mudah,” tandasnya.

Bahkan pihak rumah sakit memberikan penjelasan mengenai hak-hak pasien jika berobat menggunakan kartu JKN. Salah satunya hak kelas rawat inap.

“Alur pengurusan pengobatan menggunakan BPJS sangatlah mudah. Penjelasan dan pengarahan dari petugas rumah sakit juga sangat jelas,” katanya.

Ia berharap, BPJS Kesehatan tidak berhenti berinovasi untuk mempermudah pelayanan BPJS Kesehatan. Sehingga kesehatan masyarakat Indonesia bisa terjamin, terutama untuk masyarakat di daerah terpencil. (mg22/web/put/bas)

Advertisement
Editor : Baskoro Septiadi
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Guru Ngaji dan Marbot Masjid Diusulkan Dapat BPJS Kesehatan, Ada Anggaran Rp1,7 Miliar

Guru Ngaji dan Marbot Masjid Diusulkan Dapat BPJS Kesehatan, Ada Anggaran Rp1,7 Miliar

Pemprov Jateng mengusulkan guru ngaji dan marbot masjid mendapat BPJS Kesehatan. Ada potensi anggaran Rp1,7 miliar untuk perluasan JKN.

Pakai Antrean Online, Dwiyanti Dapat Kepastian Waktu Layanan Faskes

Pakai Antrean Online, Dwiyanti Dapat Kepastian Waktu Layanan Faskes

Sejak menjadi pengguna aplikasi Mobile JKN, Dwiyanti punya kebiasaan baru.

Aturan BPJS Kesehatan Dinamis, RSUD Temanggung Gencarkan Edukasi

Aturan BPJS Kesehatan Dinamis, RSUD Temanggung Gencarkan Edukasi

RSUD Temanggung gencar memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai aturan pelayanan yang ditanggung BPJS Kesehatan, salah satunya melalui forum konsultasi publik (FKP). 

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer