Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Plt Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Pandu Rapriat Rogojati mengatakan, terkait naiknya pupuk non subsidi dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Lantaran pupuk non subsidi tidak memiliki pengendalian harga. Itu membuat harga pupuk non subsidi tidak terjangkau oleh petani.
"Kami tidak bisa berbuat apa-apa, karena harga pupuk non subsidi kan sesuai pasar bebas dan tidak ada patokan pembatas harganya," katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang.
Pandu menjelaskan, sebenarnya terdapat solusi bagi petani. Yakni dengan menggunakan pupuk organik. Bahkan pupuk organik bagus untuk perkembangan tanah. Namun hal itu bisa menyulitkan petani. Lantaran penggunaan pupuk organik memerlukan waktu lama untuk melihat hasilnya.
"Petani kan sekarang butuhnya yang instan. Jadi mereka lebih memilih pupuk kimia. Kalau yang organik butuh waktu lama untuj hasilnya," jelasnya.
Hal serupa juga dikatakan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Tardi. Pihaknya sudah melakukan uji coba penggunaan pupuk organik. Yakni dengan menggunakan kotoran hewan di sawahnya.
Dia mengaku, pengelolaan tanah dan tanaman menggunakan pupuk dari kotoran hewan ini memerlukan kesabaran. Karena prosesnya yang tidak instan.
"Kalau pakai pupuk organik itu hasilnya bagus. Tapi butuh waktu lama. Sekarang pupuk non subsidi harganya melambung tinggi. Dan yang subsidi katanya kuotanya belum turun. Sekarang cuma bisa pasrah," katanya. (dev/bas)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement





