RADARSEMARANG.ID, Semarang - Kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat kepala daerah kembali terjadi di Jawa Tengah (Jateng). Terbaru, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman terjaring OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (13/3) lalu.
Peristiwa itu menambah daftar kepala daerah di Jateng yang tersangkut kasus korupsi sepanjang 2026. Sebelumnya, dua bupati lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, yakni Bupati Pati Sudewo dan dan Buapati Pekalongan Fadia Arafiq.
Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengaku prihatin. Ia menegaskan sejak awal sudah berulang kali mengingatkan kepala daerah hingga aparatur sipil negara (ASN) agar menjaga integritas.
“Soal integritas ini sudah saya ulang-ulang dan saya tekankan,” kata Ahmad Luthfi di Semarang, Sabtu (14/3).
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama ini juga telah bekerja sama dengan KPK dalam upaya pencegahan korupsi. Melalui program koordinasi supervisi dan pencegahan, KPK rutin memberikan pengarahan kepada kepala daerah hingga anggota DPRD.
Selain itu, pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia lalu, para pejabat daerah juga telah diingatkan agar tidak melakukan penyimpangan anggaran dan tidak melanggar hukum.
Terkait proses hukum terhadap kasus di Cilacap, Luthfi menyatakan menghormati langkah yang dilakukan KPK. Pihaknya berharap kasus tersebut menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat publik di daerah.
“(Kejadian OTT KPK) Ini pelajaran bagi kita semua pejabat publik, khususnya bupati dan wali kota agar memiliki integritas kuat. Integritas itu tidak hanya dimulut tapi juga diwujudkan dalam perbuatan,” tegasnya.
Ia menegaskan integritas harus tercermin dalam tindakan, seperti tidak menyalahgunakan kewenangan dan tidak melanggar hukum. Dengan begitu, pemerintahan dapat berjalan bersih.
“Clean governance dan good governance itu harus jadi nafas bupati dan wali kota termasuk ASN nya,” lanjutnya.
Luthfi juga memastikan jalannya pemerintahan di Cilacap tetap berjalan normal. Pelayanan kepada masyarakat diminta tidak terganggu meski kepala daerahnya tersangkut kasus hukum. Apalagi pemerintah daerah saat ini tengah bersiap menghadapi arus mudik dan balik Lebaran 2026.
Terpisah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menyebut ada dua praktik yang paling rawan menyeret kepala daerah dalam kasus korupsi. Yakni jual beli jabatan dan pemberian fee proyek.
“Yang paling rawan itu satu, jual beli jabatan, itu sangat rawan kejadian. Dan mungkin beberapa tempat juga terjadi. Kemudian kalau di proyek proyek itu ada cashback, ada fee itu yang selalu kita ingatkan kepada teman-teman. Karena itu berkaitan dengan integritas,” kata Sekda saat ditemui di Kantor Gubernur Jateng beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan, pemerintah provinsi bersama gubernur terus mengingatkan para kepala daerah agar menjalankan amanah masyarakat dengan baik. Menurutnya, integritas harus dijaga oleh setiap pejabat secara pribadi. Terlebih praktik pemberian fee proyek sering kali tidak terlihat secara kasat mata.
"Pak Gubernur selalu mengimbau meminta bahwa kita bersama punya amanah, maka ayo kita bangun integritas kita. Kita punya tanggung jawab. Kalau istilahnya ya bahasanya mau berapa Kali kita sampaikan kalau itu tidak tumbuh dari Kita semua ya kejadian akan terjadi lagi,” tegasnya.
Sumarno menambahkan, upaya mencegah korupsi tidak cukup hanya dengan dokumen pakta integritas. Namun juga harus dibangun melalui sistem dan budaya kerja yang berintegritas.
“Sebetulnya kalau masalah integritas tidak sekedar dokumen ya. Pakta integritas selalu dibuat tetapi juga kembali ke substansi ya harus dibangun dari sistem. Inilah di Pemprov Jateng kita coba bangun budaya integatas ini jauh lebih penting," ungkapnya.
Lebih lanjut, pihaknya pun mengingatkan pada ASN bahwa mereka pasti akan mendapat jatah berupa gaji dan tunjangan sesuai dengan porsi masing-masing. Kendtai demikian, sebelum mendapatkan haknya, para ASN ini kata dia harus mengedapankan pelayanan pada masyarakat.
"Saya selalu ingatkan ke semuanya bahwa semua dapat gaji dan tunjangan. Gaji harus dikompensasi dengan melayani masyarakat. Sifat kita dihadapan Tuhan itu jelek semua. Yang bernilai di hadapan Allah ya kita bisa mengendalikan diri. Maka inilah yang harus dibangun di seluruh wilayah Jawa Tengah,” tandasnya. (kap)