Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

“Menyatakan eksepsi dari penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima,” kata Ketua Majelis Setyo Yoga Siswantoro membacakan putusan sela Rabu (18/1).
Dengan demikian, majelis hakim meminta JPU melanjutkan persidangan dan menghadirkan saksi-saksi untuk dilakukan pemeriksaan. “Meminta JPU menghadirkan saksi-saksi dalam sidang berikutnya,” tambahnya.
Dalam pertimbangannya, majelis menilai dalil-dalil eksepsi yang diajukan di persidangan tidak berdasar.
Seperti keberatan pihak terdakwa yang menilai, tidak ada perbedaan antara dakwaan pertama dan kedua. Padahal, keduanya jelas berbeda.
Majelis menilai materi JPU sudah masuk pada pokok perkara. Dimana, dalam penyusunan dakwaan sudah jelas menggambarkan peristiwa hukumnya baik bentuk syarat formil maupun materiil tindak pidananya. Sudah sesuai dengan implementasi Pasal 143 dan Pasal 156 KUHAP.
Dalam kasus ini, terdakwa Yohanes didakwa menyalahgunaan dana forum tani dari pemanfaatan lahan Perum Perhutani oleh petani penggarap di wilayah Tangen Kabupaten Sragen periode 2017-2020.
Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng, kerugian negara mencapai Rp 375 juta.
Terdakwa dijerat Pasal 2 ayat 1 Junto Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. (ifa/ida)
Advertisement
Advertisement
Radar SemarangIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement





