RADARSEMARANG.ID, Ungaran - Layanan inklusi di sekolah negeri masih belum memadai. Khusunya belum adanya guru yang berkompeten disetiap sekolah.
Penanganan siswa inklusi tidak bisa disamakan dengan siswa reguler.
Diperlukan pendekatan khusus serta tenaga pendidik dengan kompetensi di bidang bimbingan konseling, psikologi, atau pendidikan luar biasa (SLB).
Hal ini menjadi catatan penting karena semua pihak memiliki tanggung jawab dengan tumbuh kembang anak, baik di sekolah maupun dalam keluarga.
Faktanya masih ada siswa yang masuk SMP belum bisa baca tulis.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah Bagus Suryokusumo mengatakan guru tidak memadahi untuk anak-anak inklusi menjadi persoalan.
Tidak hanya di Kabupaten Semarang kasus ini diseluruh Jawa Tengah.
Bagus juga mengatakan guru inklusi memang ada di SLB, sedangkan SLB diakuinya dibawah naungan Provinsi Jawa Tengah.
"Kemarin saya sudah sampaikan ke Dinas Pendidikan Jawa Tengah, harus masukan guru inklusi disekolah biasa. Paling tidak satu guru mengatasi tiga murid inklusi. Ketika ini dijalankan, saya yakin anak inklusi tidak bisa membaca atau menulis masih ada. Bisa teratasi seharusnya,"jelasnya saat ditemui. Minggu (25/1).
Bagus menekankan jika Pemerintah Kabupaten atau Kota bisa melakukan koordinasi dengan Provinsi Jawa Tengah terkait layanan inklusi.
Dirinya yang dulu pernah menjadi guru mengatakan guru inklusi memang harus guru yang memiliki kapasitas atau kemampuan yang bisa mengatasinya.
Tidak bisa sembarang guru. Penyetaraan pendidikan harus terus dilakukan.
"Selama guru inklusi belum disediakan di setiap sekolah kesetaraan pendidikan belum ada. Jadi hanya formalitas sekolah saja, sudah selesai pulang. Sudah gitu saja,"lanjutnya.
Keterbatasan guru bagi siswa inklusi ini juga diakui oleh Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Semarang Heri Mulyanto.
Ia menceritakan dulu ada dari provinsi terkait dengan bantuan guru inklusi yang didatangkan khusus dari sekolah-sekolah SLB untuk memberikan pelatihan guru BK guna mendampingi anak anak berkebutuhan khusus.
Namun sejak kebijakan dikembalikan ke daerah hal ini tidak lagi ada.
"Dan saat ini sekolah khususnya SMP ketersediaan guru untuk mendampingi siswa inklusi sangat terbatas,"timpalnya.(ria)
Editor : Baskoro Septiadi