RADARSEMARANG.ID, Semarang - Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi di Jawa Tengah harus terus diperkuat guna mencegah penyelewengan yang merugikan petani.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sarif Abdillah mengatakan, pihaknya ingin memastikan alur distribusi dari produsen sampai ke tangan penerima berjalan dengan transparan, dan jelas.
“Karena itu harus bisa kita awasi bersama. Tidak boleh ada lagi yang ditutupi-tutupi. Aturan harus jelas supaya tidak ada lagi permainan di lapangan yang merugikan petani,” ungkapnya.
Kakung, sapaan akrab Sarif, mendorong perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi agar distribusi lebih efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan petani.
“Ketersediaan pupuk subsidi harus dipastikan tersedia di seluruh lini pada setiap memasuki musim tanam,” sebut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Data dari PT Pupuk Indonesia, alokasi pupuk subsidi di Jawa Tengah pada 2026 ini sebesar 1.434.190 ton. Hingga Mei ini, serapan mencapai 39%.
Menurut Kakung, ketepatan waktu distribusi pupuk juga sangat penting karena pemupukan tanaman memiliki jadwal tertentu sesuai usia tanaman.
“Keterlambatan distribusi pupuk, tentu berpotensi mengganggu produktivitas dan hasil panen petani,” jelas legislator dari daerah pemilihan (dapil) Banyumas dan Cilacap ini.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
