RADARSEMARANG.ID, Semarang - Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Simpang Lima, mengaku keberatan diminta tutup selama satu bulan, ketika MTQ XXXI di Simpang Lima berlangsung pada 11 sampai 20 September.
Ketua Paguyuban PKL Simpang Lima Kepareng, mengaku jika sebelumnya memang sempat ada informasi PKL tidak boleh berjualan selama satu bulan.
Wareng sapaannya menjelaskan jika keputusan tersebut belum final, lantaran akan ada pertemuan dengan Dinas Perdagangan (Disdag), Kamis (27/8).
"Keputusannya besok kita ketemu lagi dengan Dinas. Tadi juga ada pertemuan, didepan kami bilangnya mulai tanggal 7, tapi kayaknya bisa berjualan tapi bukan di dalam, mungkin direlokasi didepan Matahari," katanya kepada Jawa Pos Radar Samarang, Rabu (26/8) petang.
Dengan adanya keputusan PKL boleh berjualan, kata Wareng membuat PKL sedikit lega, pasalnya kalau libur selama satu bulan, para pedagang tidak memiliki pekerjaan lainnya.
"Kalau satu bulan, siapa yang mau kasih makan. Sebenarnya kan presiden hanya dua hari di MTQ, mosok kita suruh libur sebulan," bebernya.
PKL kata dia, sebenarnya mendukung program pemerintah, tapi dia meminta libur untuk PKL tidak terlalu lalu lama. Menurutnya jika tidak menganggu proses bongkar pasang, idealnya mereka bisa tetap berjualan.
"Kalau tidak kita digeser ke lingkar luar kan bisa, atau di tempat lain. Kita mintanya harus ada win-win solution," tegasnya.
Total kata dia, ada 100 sampai 150 PKL yang ada di Simpang Lima. Pihaknya pun protes ketika diminta libur satu bulan.
Untuk opsi pastinya lanjut Wareng, baru akan dibahas Kamis (27/8).
Pasalnya kota lain saat penyelanggaraan MTQ pedagang tidak diliburkan.
"Opsi pastinya besok, misal masih sama ya kita akan demo. Minimal kita bisa pindah ke tempat lain. Adanya MTQ ini kan juga menggerakkan perekonomian masyarakat," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Disdag Aniceto Magno Dasilva, mengaku sudah ada opsi untuk PKL Simpang Lima, dia memastikan para PKLtidak dilarang berjualan, melainkan diarahkan ke sejumlah lokasi alternatif. Moy sapaannya, pengalihan dilakukan mulai 7 - 20 September 2026.
Baca Juga: Hakim Belum Siap, Vonis Gus Yazid Ditunda
"Jadi bukan diliburkan dan bukan dilarang berjualan. Mereka dialihkan sementara karena selama pelaksanaan kegiatan ini kawasan Simpang Lima akan sangat ramai. Dan tidak sebulan ,"katanya kepada Jawa Pos Radar Semarang.
Mantan Camat Semarang Tengah dan Utara ini, menjelaskan keputusan tersebut telah dibahas bersama para perwakilan PKL dalam pertemuan yang digelar Dinas, dan sudah dilakukan sebanyak tiga kali.
Total ada sekitar 30 perwakilan PKL hadir untuk menerima penjelasan terkait pengaturan aktivitas perdagangan selama MTQ Nasional berlangsung.
"Sudah bertemu tiga kali, kita undang mereka perwakilan dari dalam kawasan maupun pedagang di luar (Simpang Lima) agar mereka bisa mendengar penjelasan secara langsung,"ujarnya.
Amoy mengatakan jumlah PKL yang terdampak mencapai lebih dari 100 pedagang. Mereka merupakan pedagang yang biasa berjualan di dalam Lapangan Pancasila dan sejumlah titik di sekitar Simpang Lima.
"Yang dialihkan yang di dalam, lapangan dan sebagian yang berada di luar, termasuk pedagang dengan becak dan sepeda, yang pedagang shelter tidak masalah," tambah dia
Menurut Amoy, Pemkot Semarang harus mengatur kepadatan kawasan selama MTQ Nasional berlangsung.
Kehadiran banyak vendor, tamu, peserta dan pengunjung dikhawatirkan membuat kawasan Simpang Lima semakin padat jika seluruh PKL tetap berjualan seperti biasa.
"Kalau vendor sudah banyak, tamu datang dalam jumlah besar, kemudian PKL tetap berada di lokasi yang sama, kawasan bisa terlalu padat. Kami ingin pemasaran tetap berjalan dan sekaligus menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya.
Dia memastikan pengalihan tidak berarti para PKL kehilangan kesempatan untuk mencari penghasilan selama kegiatan berlangsung. Pemerintah menyiapkan sejumlah alternatif lokasi yang dapat digunakan pedagang untuk tetap berjualan.
Beberapa titik yang ditawarkan antara lain Jalan Ahmad Dahlan, Jalan Gajah Mada, Jalan Ahmad Yani, serta kawasan di depan dan belakang shelter Citraland (CL).
"Intinya, kami tidak hanya mengatakan mereka tidak boleh berjualan. Kami akan bantu mencari lokasi lain yang dirasa aman dan nyaman untuk berjualan," pungkasnya. (den)
Editor : Baskoro Septiadi