RADARSEMARANG.ID, Semarang - Ribuan mahasiswa dari berbagai aliansi perguruan tinggi di Jawa Tengah kembali turun ke jalan, Senin (28/8/2024).
Mereka mendatangi Kantor Gubernur dan DPRD Jateng melakukan demontrasi mengawal putusan MK, kaitannya menolak revisi UU Pilkada.
Terlihat, para peserta demontrasi mengenakan jas almamater kampus kebanggaannya.
Sebelum di titik lokasi tujuan, para mahasiswa tersebut longmarch dari kampus mereka mengendarai sepeda motor, kemudian menuju Jalan Pahlawan, Kantor Gubernur Jateng.
Sembari meneriakkan kritikan, juga membentangkan berbagai spanduk bertuliskan Tolak Politik Dinasti, Boikot Pilkada.
Mereka juga mengendarai sepeda motor dengan memainkan gas, yang menimbulkan kebisingan pada knalpot kendaraan.
Aksi demontrasi ini merupakan ketiga kalinya dalam satu minggu ini.
Aksi tuntutan mereka sama, mengawal untuk penolakan revisi UU Pilkada oleh DPR.
Sementara, aparat kepolisian yang melakukan pengamanan telah bersiaga.
Personel tersebar ada yang di dalam halaman Kantor Gubernur Jateng, yang berdampingan dengan Kantor DPRD Jawa Tengah.
Selain itu, juga berada di depan gerbang, melakukan pengamanan.
Kendaraan water canon juga dipersiapkan untuk pengamanan tersebut sebagai antisipasi terjadinya gejala yang mengarah kericuhan.
Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto mengatakan, telah mengerahkan personel gabungan untuk pengamanan tersebut.
Mereka terbagi dari berbagai kesatuan dari jajaran Polda Jateng.
"Ada 1541 gabungan personil Polda Jateng dan Polrestabes. Dimungkinkan jumlah peserta kali ini lebih banyak dari hari hari kemarin. Makanya kita tingkatkan personil pengamanan," katanya.
Pihaknya juga menyampaikan, aksi unjuk rasa yang rencananya akan diikuti oleh kelompok BEM Mahasiswa Kota Semarang ini diharapkan berlangsung tanpa insiden yang merusak fasilitas umum, seperti kejadian anarkis pada aksi sebelumnya, di mana terjadi perobohan pagar gedung yang mengakibatkan kerusakan.
"Kami mengingatkan dan mengimbau agar seluruh peserta aksi dapat menahan diri dan tidak melakukan tindakan anarkis yang dapat merugikan semua pihak, termasuk masyarakat luas. Mari kita tunjukkan bahwa aspirasi dapat disampaikan secara tertib dan dengan cara-cara yang bermartabat," katanya.
Selain itu, Kombes Pol Artanto juga menegaskan bahwa kemerdekaan untuk berpendapat harus mematuhi aturan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Dirinya mengingatkan bahwa hak tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tetap dalam koridor hukum.
"Kebebasan berpendapat adalah hak yang dilindungi konstitusi. Sehingga pelaksanaannya harus bertanggung jawab dan tetap dalam koridor hukum. Sehingga tidak melanggar ketertiban umum dan hak-hak orang lain," tambahnya.
Kepolisian siap mengamankan jalannya aksi unjuk rasa dan memberikan jaminan keamanan kepada para peserta aksi serta masyarakat sekitar.
Pihaknya juga turut mengingatkan kepada peserta aksi untuk waspada terhadap oknum provokator yang mungkin berusaha membuat kekacauan dan merusak tujuan dari aksi unjuk rasa ini.
"Kami siap mengawal aksi ini agar dapat berjalan dengan aman dan damai. Kami mengimbau kepada seluruh peserta untuk tetap waspada dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin menciptakan chaos. Mari kita fokus pada penyampaian aspirasi secara damai," tandasnya.
Kepolisian berharap aksi ini dapat digelar dengan damai dan tertib, melalui kegiatan yang bersifat produktif tanpa adanya aksi anarkis.
Dengan kerjasama yang baik antara pihak kepolisian dan peserta aksi, diharapkan unjuk rasa dapat berlangsung sesuai dengan rencana tanpa menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum. (mha/bas)
Editor : Baskoro Septiadi