RADARSEMARANG.ID, Semarang - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Jawa Tengah (Jateng) mendorong dan mendukung pihak berwajib untuk mendalami kasus mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi Universitas Diponegoro yang meninggal diduga akibat bunuh diri.
Ketua IDI Jateng dr Tlogo Wismo dalam siaran pers menyatakan ke depan diperlukan sebuah tim untuk mengevaluasi keberadaan kesehatan fisik PPDS maupun kesehatan mental.
"Karena memang namanya sekolah spesialis itu tekanannya liar biasa baik tekanan fisik maupun tekanan psikis," katanya, Kamis (15/8/2024) di kantornya.
Ia mengatakan IDI terbuka untuk dimintai dalam keterangan dan memberi masukan dalam persoalan kasus dokter muda yang tengah menjalani PPDS di RSUP Dr Kariadi ini.
Menjawab tekanan yang disebutkan tadi, dr TW - sapaan akrabnya - menjelaskan bahwa seorang dokter bekerja dengan menghadapi manusia, apalagi kondisi sakit.
Sehingga dibutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam bertindak. Ia mencontohkan jika pasien tidak hanya datang saat pagi, melainkan terkadang malam saat sudah jam istirahat.
Oleh karena harus ada tindakan maka sebagai PPDS maupun dokter penanggungjawab mesti siap.
"Sehingga kalaupun ada kasus-kasus yang menarik, mungkin perlu disampaikan kepada siswa PPDS, ini jarang nih kasusnya. Bisa jadi diundang. Yang seharusnya sudah di rumah diundang, bukan untuk menambah jam kerja tapi untuk menambah ilmu," tegasnya.
Ditanya soal kabar jam PPDS dimulai sejak jam 06.00 hingga 24.00, dr TW enggan menjawab.
"Saya rasa IDI malah tidak bisa menjawab tersebut, mungkin Undip yang punya kewenangan untuk menjawab," tambahnya.
Sedangkan, ia menegaskan jika PPDS itu tidak bekerja, namun sekolah. Sehingga menurutnya jika melebihi batas karena ada kasus menarik, pasti akan ditambah jam belajarnya.
Ia menilai akan disayangkan jika pulang tapi kehilangan ilmu.
Namun, jika hal itu dianggap dianggap jam kerja, pihaknya pasti akan melakukan evaluasi.
"IDI akan mendukung evaluasi tersebut, jangan sampai PPDS kelelahan karena yang dihadapi manusia sakit, kalau PPDS juga lelah hasilnya tidak maksimal. Saya rasa semua pengen hasil terbaik, baik PPDS kesehatannya terjaga, pasiennya juga mendapatkan pelayanan yang standar dan sesuai," tambahnya.
Soal bullyan yang diduga dialami dokter muda di RSUP Dr Kariadi ini, ia menyatakan tidak ada aduan yang diterima. Begitu pun dengan aduan lain mengenai perundungan.
Namun, jika ada, pihaknya menyatakan secara tegas akan memberikan pendampingan baik bidang hukum maupun pekerjaannya, apalagi masih dalam taraf pendidikan.
Berkaitan dengan Kementerian Kesehatan yang menghentikan sementara program anestesi di RSUP Dr Kariadi, menurut dr TW semestinya nanti jika sudah selesai masalah ini bisa dicabut agar bisa segera melayani pasien. (ifa/bas)
Editor : Baskoro Septiadi