Oleh: Prof. Dr. Rasimin, M. Pd.
(Dekan FTIK UIN Salatiga - Guru Besar Pendidikan IPS)
RADARSEMARANG.ID, Pagi ini, sebuah opini dari kolega saya, Abdul Rozak dari UIN Jakarta, mengusik ketenangan kita. Ia membedah kenyataan getir bahwa jaminan kerja bagi sarjana kini nyaris tinggal sejarah. Namun, kita harus berani menatap realitas yang lebih kelam dari angka pengangguran. Kita sedang berada dalam pusaran hiperinflasi intelektual yang kian nyata.
Kondisi tersebut membuat predikat kesarjanaan hari ini menyerupai mata uang yang kehilangan daya beli. Ijazah perlahan berubah menjadi tiket masuk ke arena yang pertunjukannya telah usai. Secara sosiologis, Randall Collins (2019) memperingatkan gejala credentialism, sebuah situasi ketika gelar akademik hanya menjadi alat penyaringan status sosial dan justru asing terhadap kecakapan teknis yang sesungguhnya.
Kenyataan ini diperparah oleh gejala degree inflation, di mana banyak pekerjaan administratif yang secara teknis dapat diselesaikan oleh lulusan sekolah menengah, kini mewajibkan syarat sarjana sebagai standar minimum tanpa diikuti peningkatan beban kerja yang relevan.
Baca Juga: Ketika Game Digital Menghidupkan Pelajaran IPAS di Sekolah Dasar
Krisis ini semakin menyesakkan akibat disrupsi kognitif dari Kecerdasan Buatan (AI). Laporan Future of Jobs dari World Economic Forum (2023) memproyeksikan 44 persen keterampilan inti pekerja akan usang dalam sekejap. Data BPS (2024) juga menunjukkan anomali yang menampar wajah kita: tingkat pengangguran lulusan universitas sering kali lebih tinggi dibanding tamatan SD.
Proyeksi dari berbagai lembaga riset ekonomi juga menegaskan adanya skill gap yang lebar, terutama pada rendahnya penguasaan teknologi digital tingkat lanjut dan kemampuan penyelesaian masalah kompleks di kalangan lulusan baru. Hal ini menjadi bukti sahih bahwa sistem pembelajaran kita yang bersifat reproduktif, yang hanya mengulang teori, telah kedaluwarsa sebelum lulusannya sempat mencetak toga.
Sayangnya, birokrasi pendidikan kita masih bergerak dengan kecepatan siput di jalur algoritma yang melesat kilat. Perguruan tinggi ibarat nakhoda yang sibuk merapikan seragam saat kapal dihantam gelombang besar.
Baca Juga: Cyborg Kecil di Balik Arsitektur Algoritma
Kita terjebak dalam administrasi, sementara ruang kelas dipenuhi materi usang. Akibatnya, kampus yang seharusnya menjadi rahim inovasi berisiko menjadi pabrik artefak kertas bernama ijazah.
Guna melawan kegelisahan tersebut, saya menawarkan beberapa alternatif solusi sebagai jalan keluar dari kebuntuan sistemik ini. Upaya tersebut perlu dimulai dengan dekonstruksi radikal, tidak hanya berhenti pada jargon link and match yang sering kali berakhir di meja seremoni.
Fenomena horizontal mismatch atau ketidaksesuaian bidang kerja yang menurut data nasional mencapai angka di atas 50 persen menunjukkan bahwa konsep Triple Helix antara kampus, industri, dan pemerintah saat ini menyerupai pesta pernikahan mewah tanpa kehadiran mempelai.
Nota kesepahaman sering kali hanya menjadi tumpukan kertas tanpa nyawa, sementara kurikulum tetap berjalan di jalurnya sendiri yang sunyi dan terisolasi dari ekonomi. Pendidikan tinggi harus bertransformasi dengan prinsip skin in the game, sebuah komitmen ketika institusi ikut merasakan perih jika lulusannya gagal beradaptasi.
Langkah taktis pertamanya adalah melegitimasi skema mikro-kredensial secara luas. Mengacu pada standar OECD (2023), pendidikan tidak boleh lagi terbelenggu paket waktu kaku empat tahun. Pembelajaran harus dipecah menjadi modul kompetensi atau stackable credentials yang diakui pasar kerja secara instan. Keberhasilan perusahaan raksasa global dalam merekrut tenaga ahli berbasis sertifikat kompetensi tanpa melihat ijazah formal membuktikan bahwa model pembelajaran modular ini jauh lebih lincah menjawab kebutuhan industri yang dinamis.
Baca Juga: Dari Foto hingga 4K: Mengubah Kenangan yang Statis Menjadi Cerita yang Dinamis
Dengan cara ini, mahasiswa memiliki daya tawar sejak semester pertama dan tidak perlu menunggu wisuda untuk membuktikan kemampuan mereka.
Lebih jauh lagi, ruang kuliah wajib bermetamorfosis menjadi Clinical Venture Lab. Mengadopsi teori experiential learning David Kolb, mahasiswa tidak lagi hanya mendengar kuliah. Mereka harus membangun rekam jejak karya melalui proyek nyata yang terhubung dengan industri. Skripsi teoritis yang tebal namun berakhir di gudang perpustakaan harus diganti dengan capstone project berbasis solusi. Seperti yang diterapkan di Singapore Institute of Technology, kelulusan harus diuji oleh praktisi industri dengan indikator keberhasilan berupa kemampuan menyelesaikan persoalan riil.
Tentu saja transformasi ini menuntut dosen berubah peran menjadi clinical instructor. Di era informasi terbuka, dosen tidak lagi menjadi sumber pengetahuan tunggal. Peran mereka bergeser menjadi mentor yang menghubungkan teori dengan praktik profesional. Sejalan dengan itu, di level kebijakan, pemerintah harus berani menerapkan outcome-based funding.
Pemerintah perlu melakukan evaluasi kritis terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi agar pendanaan kampus benar-benar dikaitkan dengan kualitas keterserapan lulusan pada sektor produktif. Inilah esensi skin in the game yang diperkenalkan Nassim Taleb (2018): lembaga yang gagal menjaga relevansi harus menghadapi konsekuensi pengurangan dukungan finansial.
Bagi Perguruan Tinggi Keagamaan, tantangan ini merupakan peluang untuk memperkuat etika terapan. Di tengah dominasi AI, keunggulan manusia terletak pada empati, penilaian etis, dan kreativitas. Nilai-nilai ini harus mewujud dalam praktik profesional yang nyata, tidak terbatas pada hafalan dalil semata. Reorientasi ini akan memastikan bahwa lulusan tetap memiliki ruh di tengah mekanisasi dunia kerja.
Sudah saatnya legitimasi kesarjanaan tidak lagi dipandang sebagai hadiah atas ketekunan duduk di kelas, namun janji kompetensi yang bisa dibuktikan. Jika kampus gagal menjadi pusat inovasi yang lincah, ijazah hanya akan menjadi artefak sejarah yang hampa makna. Pendidikan tinggi harus bergerak menyatu dengan denyut perubahan, atau pelan-pelan kita akan menyaksikan institusi ini terkubur oleh zaman yang ia abaikan sendiri. Ingatlah pepatah, sekali air bah, sekali tepian berubah. Kita harus ikut berubah jika tidak ingin tersapu arus zaman.
Editor : Tasropi