RADARSEMARANG.ID, Magelang - BPJS Kesehatan mengimbau masyarakat mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebelum sakit menyerang. Terlebih ada aturan pemerintah yang mengatur seluruh penduduk Indonesia wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan, termasuk warga asing yang telah bekerja lebih dari 6 bulan di Indonesia.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Magelang Maya Susanti mengatakan, program JKN terbukti memberikan perlindungan finansial bagi masyarakat dengan berbagai latar belakang ekonomi.
Selain itu, program JKN hadir untuk memastikan setiap penduduk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas.
“Hadirnya JKN membuat biaya pengobatan tidak menjadi beban berat bagi yang sakit atau anggota keluarga pasien, sehingga mereka dapat mengakses fasilitas kesehatan tanpa khawatir dengan bayang-bayang mahalnya biaya pengobatan,” terang Maya, Rabu (21/5/2025).
Menurut Maya, biaya pengobatan yang mahal terkadang membuat seseorang mengurungkan keinginan untuk menempuh perawatan medis. Alhasil, penyakit tidak tertangani secara dini dan berujung pada penyakit kronis.
Selain menimbulkan dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi yang sakit, penyakit kronis juga membebani dari sisi biaya yang mahal karena membutuhkan penanganan yang lebih ekstra.
“Karena itu kami mengimbau agar masyarakat mendaftar program JKN sebelum sakit, supaya bila ada gejala suatu penyakit, bisa langsung ditangani secara dini, dan peluang kesembuhannya semakin tinggi,” terangnya.
Maya menyampaikan, sampai dengan saat ini, BPJS Kesehatan telah membayarkan klaim tertinggi untuk biaya layanan kesehatan penyakit tidak menular (PTM). Penyakit-penyakit berbiaya tinggi yang dimaksud seperti jantung, stroke, diabetes, dan kanker.
Menurutnya, pergeseran pola penyakit PTM di Indonesia bahkan sudah mengkhawatirkan. Banyak kawula muda yang sudah terserang penyakit degeneratif lantaran menjalani pola hidup yang keliru. Penyebab itu, diantaranya kurang olahraga, mengkonsumsi makanan cepat saji, kurang istirahat, dan sebagainya.
“Pola hidup yang tidak sehat ini memicu penyakit degeneratif yang tidak kalah bahayanya dengan penyakit menular,” imbuhnya.
Karena itu, kata Maya, JKN hadir untuk memberikan perlindungan jaminan kesehatan. Program JKN di Indonesia mengusung semangat gotong-royong yang telah menjadi identitas budaya Indonesia. gotong-royong dalam implementasi program JKN adalah yang sehat membantu yang sakit, yang kaya membantu yang miskin.
“Sistem JKN di Indonesia berjalan dengan dua pilar pembiayaan, yakni untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta non-PBI, artinya masyarakat ikut membayar iuran di sana,” terangnya.
Ditambahkan Maya, ada hal yang membedakan dari keduanya. Iuran peserta PBI sepenuhnya dibayarkan oleh pemerintah, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
Setiap peserta PBI mendapatkan hak kelas perawatan di kelas 3. Sementara bagi peserta non-PBI, pemilihan kelas perawatan dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan ekonomi.
Skema besar iuran kelas 3 sebesar Rp 42 ribu yang kemudian disubsidi pemerintah Rp 7.000 menjadi Rp 35 ribu per peserta. Kemudian iuran kelas 2 sebesar Rp 100 ribu, dan Rp 150 ribu untuk kelas 1.
“Adanya segmen PBI dan subsidi dari pemerintah bagi peserta JKN kelas 3, menunjukkan pemerintah hadir untuk memberikan perlindungan bagi kelompok rentan,” jelasnya.
Implementasi sistem gotong-royong juga tercermin pada segmen peserta non-PBI. Di segmen pekerja penerima upah (PPU), besaran iuran dihitung 5 persen dari gaji yang diterima oleh pekerja. Pemberi kerja (perusahaan) menanggung 4 persen, sementara pekerja hanya 1 persen.
Sementara paga segmen peserta mandiri atau yang seluruh iurannya dibayar sendiri oleh peserta, pemerintah memberikan subsidi iuran bagi peserta kelas 3. Kemudian masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih dapat memilih kelas perawatan yang lebih tinggi.
“Di sini, masyarakat mampu bisa membantu masyarakat ekonomi di bawahnya untuk tetap mendapatkan perawatan kesehatan yang berkualitas,” imbuhnya.
Menurutnya, tidak ada kerugian bila masyarakat mengikuti program JKN. Sebaliknya, masyarakat akan menerima banyak manfaat dari hadirnya program ini.
“Sebetulnya, JKN tidak hanya untuk kuratif dan rehabilitatif, atau hanya identik untuk orang yang sakit. Yang sehat pun sebetulnya dapat memanfaatkan kartu JKN untuk mendapatkan skrining kesehatan secara gratis, mengakses layanan promotif dan preventif yang disediakan oleh fasilitas kesehatan yang bermitra dengan kami,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Magelang dr Istikomah membenarkan jika penyakit tidak menular menempati 10 besar penyakit yang menyebabkan morbiditas dan mortalitas tertinggi di Indonesia. Antara lain penyakit stroke, jantung, diabetes mellitus, hipertensi, yang muaranya menyebabkan komplikasi penyakit.
“Karena itu, setiap penduduk perlu memiliki JKN untuk memberikan perlindungan kesehatan,” ucapnya.
Istikomah menambahkan, Pemkot Magelang berkomitmen mewujudkan pelayanan kesehatan yang inovatif dan inklusif di Kota Magelang. Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa merasakan kemudahan, kecepatan, dan kesetaraan pelayanan kesehatan di Kota Tidar. Baik untuk layanan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.
“Layanan kesehatan yang inklusif yang kita kembangkan sifatnya mudah diakses, cepat diakses, setara, tanpa diskriminasi,” tandasnya.
Kota Magelang bahkan meningkatkan fisik bangunan fasilitas kesehatan, termasuk penggunaan peralatan medis yang canggih, seperti yang ada di RSUD Tidar Kota Magelang.
“Kita ingin semakin banyak masyarakat yang bisa mengakses layanan kesehatan yang canggih, tanpa harus jauh-jauh ke luar kota, karena sudah ada di Kota Magelang,” pungkasnya. (put/web).
Editor : Tasropi