RADARSEMARANG.ID, KENDAL – Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari menegur rendahnya partisipasi aparatur sipil negara (ASN) dalam program perlindungan pekerja rentan.
Hingga saat ini, keterlibatan ASN dinilai belum sebanding dengan ambisi besar pemerintah daerah.
Dalam rapat evaluasi Gerakan ASN Peduli Pekerja Rentan, terungkap bahwa dari total 11.610 ASN dan PPPK di Kendal, baru 1.136 orang yang berpartisipasi.
Baca Juga: Pagelaran Budaya Nusantara 2026 SMK Muhammadiyah Semarang Gaungkan Cinta Tradisi
“Partisipasi ini masih jauh dari harapan. ASN harus menjadi motor utama, minimal melindungi satu pekerja rentan,” tegas Bupati.
Pemkab Kendal sendiri menargetkan 276 ribu pekerja sektor informal terlindungi pada 2026.
Namun hingga kini, realisasinya baru sekitar 26 ribu tenaga kerja atau sekitar 9 persen.
Kondisi ini menjadi sorotan di tengah upaya pemerintah mencapai Universal Coverage Jamsostek (UCJ).
Apalagi, pekerja informal dinilai sebagai kelompok paling rentan terhadap risiko sosial dan ekonomi.
Penjabat Sekda Kendal, Agus Dwi Lestari, menegaskan pentingnya jaminan sosial sebagai bentuk kehadiran negara.
“Setiap pekerja berpotensi menghadapi risiko. Tanpa perlindungan, dampaknya bisa luas bagi keluarga,” ujarnya.
Untuk mengejar target, Pemkab Kendal mengandalkan berbagai strategi. Di antaranya mendorong CSR perusahaan, program “Sertakan”, hingga pemanfaatan DBHCHT melalui program PERMATA.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kendal, Rostina, menyebut sebagian OPD sudah mulai bergerak, namun belum merata.
“Masih ada OPD besar yang partisipasinya belum optimal. Ini yang terus kami dorong,” katanya.
Pemkab berharap keterlibatan ASN dapat meningkat signifikan dalam waktu dekat, sehingga perlindungan bagi pekerja rentan bisa diperluas dan berdampak langsung pada penurunan angka kemiskinan. (bud)
Editor : Tasropi