RADARSEMARANG.ID, KENDAL – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kendal sempat terhenti.
Sudah sepekan, terhitujg sejak 29 Januari 2025, pembagian MBG di sejumlah wilayah mengalami keterlambatan pencairan anggaran operasional.
Sedikitnya 24 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menghentikan layanan sementara sehingga ribuan siswa TK dan SD tidak menerima jatah makan bergizi.
Penghentian paling awal terjadi di Desa Mororejo, Kecamatan Kaliwungu, sejak 29 Januari 2026, saat dapur MBG berhenti total beroperasi.
Orang tua siswa mengaku hanya mendapat informasi bahwa MBG dihentikan sementara karena anggaran belum cair.
Keluhan warga pun membanjiri media sosial, salah satunya unggahan Facebook warga Kaliwungu yang menulis, “Program nasional kok bisa berhenti, anak-anak jadi korban.”
Komentar lain menyusul dengan nada lebih keras, “Kalau urusan perut anak saja tersendat, jangan bicara peningkatan kualitas SDM.”
Gangguan serupa juga terjadi di Desa Kalirejo, Kecamatan Kangkung, yang diumumkan melalui pesan internal SPPG per 3 Februari 2026.
Informasi penghentian layanan tersebut cepat menyebar di grup WhatsApp wali murid dan memicu keresahan.
Koordinator SPPG Kabupaten Kendal, Muhammad Faris Maulana, membenarkan adanya penghentian sementara di puluhan titik.
Faris menyebut penyebab utama terhentinya MBG adalah keterlambatan pencairan anggaran di tingkat pengelola SPPG.
Menurutnya, anggaran baru cair pada Selasa malam sehingga operasional dapur tidak bisa berjalan sebelumnya.
Faris memastikan seluruh SPPG yang sempat berhenti kembali beroperasi mulai Kamis (5/2/2026).
Sejak Rabu, pengelola SPPG mulai kembali berbelanja bahan pangan untuk kebutuhan distribusi MBG.
Meski layanan kembali normal, warga menilai kejadian ini menunjukkan lemahnya sistem pengelolaan anggaran program prioritas.
Sejumlah warganet menilai program MBG bagus secara konsep tetapi rapuh dalam pelaksanaan di lapangan.
Kasus di Kendal menambah catatan masalah implementasi MBG yang sebelumnya juga terjadi di sejumlah daerah lain.
Pengamat kebijakan publik menilai gangguan MBG menunjukkan perlunya sistem anggaran yang lebih antisipatif dan berkelanjutan.
Program MBG kini kembali berjalan, namun jeda sepekan itu meninggalkan alarm keras bagi penyelenggara.
Sebab bagi anak-anak sekolah, keterlambatan makan bukan sekadar soal teknis, melainkan soal hak dasar. (bud)
Editor : Baskoro Septiadi