RADARSEMARANG.ID, Semarang - Aliansi Jateng Guyub menggelari aksi di Kantor Gubnernur Jawa Tengah, Rabu (22/7). Menariknya aksi itu berlangsung dengan nuansa budaya.
Massa tak hanya membawa spanduk bertuliskan "Nagih Janji Sing Ngopeni", tetapi juga menghadirkan empat tokoh punokawan hingga menggelar ritual ngiwer sebagai simbol menolak bala.
Sejak siang, massa bergantian menyampaikan orasi. Perhatian pun tertuju pada empat orang yang mengenakan kostum Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Keempat tokoh pewayangan itu tampil sebagai penyampai aspirasi rakyat kepada pemerintah.
Baca Juga: Ancaman Mengintai, 184 Desa di Kabupaten Semarang Berstatus Rawan Bencana
Salah satu tokoh punokawan mengingatkan agar pemimpin benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat. Menurutnya, jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan mengayomi rakyat.
"Bapak Luthfi rakyat kudu bener-bener diperhatikno. Iki amanah, rakyat kudu direspon, kudu diperhatikno, sampe ora diperhatikno bakal ono karma, bakal ngursak jiwo rogo," ujarnya saat berorasi.
Ia juga menyinggung janji politik yang kerap disampaikan saat masa pencalonan.
"Pejabat kalau nyalon banyak janji-janji, tapi setelah jadi (pemimpin) rakyat ditinggalkan," imbuhnya.
Koordinator Jateng Guyub Joko Priyanto mengatakan, kostum punokawan dipilih bukan sekadar untuk menarik perhatian. Tokoh-tokoh tersebut menjadi simbol rakyat kecil yang terus mengingatkan penguasa agar tidak melupakan janji kepada masyarakat.
"Kostum punokawan itu sebagai simbol rakyat kecil yang selalu mengingatkan ndorone (penguasa) tentang janji-janjinya (pada rakyat)," katanya.
Selain orasi, massa menggelar prosesi ngiwer. Sejumlah peserta mengenakan pakaian lurik dan jarik tradisional. Mereka membawa tampah berisi nasi tumpeng lengkap dengan lauk-pauk, serta dupa.
Dengan iringan doa, perwakilan peserta dari masing-masing kabupaten/kotan kemudian mengelilingi Kantor Gubernur Jawa Tengah satu putaran.
Joko menjelaskan, ngiwer merupakan tradisi Jawa yang dimaknai sebagai ritual tolak bala. Harapannya, pemerintahan dapat dijauhkan dari kebijakan yang merugikan rakyat.
"Nyiwer di tradisi jawa itu suatu bentuk spritual untuk tolak bala, agar orang-orang di pemerintahan ini yang jelek-jelek hilang dan yang baik-baik hadir untuk Jawa Tengah yang guyub dan lestari," jelasnya.
Lebih lanjut dalam aksi tersebut, Jateng Guyub juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Mereka menyoroti persoalan lingkungan, konflik agraria, hingga kriminalisasi terhadap petani di berbagai daerah.
Menurut Joko, isu yang paling mendesak saat ini ialah kriminalisasi terhadap warga yang memperjuangkan hak atas tanah dan lingkungan. Kasus tersebut, katanya, terjadi di Kendal, Pati, Rembang, dan Blora.
"Menurut kami darurat itu tentang kriminalisasi dimana dulur-dulur yang dikriminalisasi dari Pati, terus Rembang, Blora, dan saat ini yang sudah ditangkap dulur-dulur Blora," ungkapnya.
Ia menjelaskan, warga Blora yang ditangkap itu merupakan bagian dari masyarakat yang membangun akses jalan untuk kepentingan penduduk setempat. Namun, proses tersebut berujung pada penegakan hukum terhadap warga.
"Kami berjuang untuk kelestarian lingkungan, tapi justru dibungkam dan dikriminalisasi. Sementara penegakan hukum terhadap koruptor yang merugikan negara jauh berbeda," tegasnya. (kap)
Editor : Baskoro Septiadi