RADARSEMARANG.ID — Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai bahwa penerapan enam hari sekolah merupakan kebijakan yang lebih seimbang, lebih manusiawi, dan lebih selaras dengan karakter sosial-keagamaan masyarakat Jawa Tengah.
Sikap ini disampaikan setelah Fraksi PPP melakukan kajian atas data-data riset internasional, perkembangan pendidikan nasional, serta dinamika kehidupan keluarga dan komunitas di daerah.
Salah satu suara utama Fraksi PPP dalam isu ini disampaikan oleh H. Ja’far Shodiq, M.Hum., Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD Provinsi Jawa Tengah, yang juga dikenal sebagai politisi muda PPP dengan perhatian besar pada isu pendidikan dan kesejahteraan pelajar.
Menurutnya, pilihan enam hari sekolah bukan sekadar teknis pembagian jadwal, tetapi merupakan kebijakan berbasis bukti ilmiah sekaligus menghormati ekosistem pendidikan lokal.
Ja’far mengungkapkan bahwa hasil penelitian global — mulai dari OECD, PISA, hingga meta- analisis akademik internasional — menunjukkan pola yang sangat jelas: jam belajar yang panjang tidak menjamin peningkatan prestasi akademik.
Negara-negara dengan durasi belajar lebih singkat justru mendominasi peringkat dunia, sementara negara dengan jam sekolah lebih panjang tidak menunjukkan hasil yang proporsional.
“Yang menentukan bukan lamanya waktu anak duduk di kelas, tetapi kualitas pembelajarannya. Data global sangat konsisten menunjukkan hal itu,” ujar Ja’far.
Menurutnya, sistem full day school lima hari yang selama ini diterapkan di beberapa wilayah telah menimbulkan efek samping yang signifikan. Anak pulang terlalu sore, kelelahan meningkat, sementara ruang interaksi keluarga dan aktivitas pendidikan keagamaan — seperti madrasah diniyah dan TPQ — menjadi semakin sempit.
Dalam perspektif Fraksi PPP, kebijakan enam hari sekolah justru mengembalikan ritme yang lebih proporsional. Dengan membagi beban belajar ke hari Sabtu, anak dapat pulang lebih awal sepanjang pekan, memiliki waktu istirahat yang memadai, dan tetap bisa mengikuti pendidikan keagamaan di sore hari. Model ini bukan menambah beban, melainkan menyebarkan beban agar tidak menumpuk secara berlebihan.
“Madin dan TPQ bukan sekadar pengisi waktu luang. Keduanya adalah bagian dari identitas pendidikan masyarakat Jawa Tengah. Kebijakan pendidikan yang baik harus menghormati hal itu,” jelas Ja’far.
Fraksi PPP menegaskan bahwa kebijakan pendidikan tidak boleh mengabaikan tiga prinsip utama: bukti ilmiah, keseimbangan psikologis anak, dan kearifan lokal.
Dalam konteks Jawa Tengah, ketiganya bertemu dalam kebijakan enam hari sekolah. PPP juga mendorong pemerintah daerah untuk memastikan sinkronisasi yang baik antara sekolah, madrasah diniyah, pesantren, serta orang tua.
“Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang seimbang. Anak membutuhkan kualitas belajar yang tinggi, istirahat yang cukup, serta ruang untuk menghidupi tradisi keagamaan. Enam hari sekolah menjaga ketiga hal itu,” tegas Fraksi PPP.
Editor : Baskoro Septiadi