RADARSEMARANG.ID, Semarang - Suasana SMP Negeri 6 Semarang, kala siang itu, tampak ceria. Puluhan siswa antusias menunggu mendapatkan kotak makan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diselenggarakan oleh pemerintah.
Pelaksanaan pembagian MBG di SMP Negeri 6 Semarang sudah berjalan sejak bulan Agustua 2025 lalu. Para siswa rutin mendapatkan MBG dengan berbagai olahan menu.
Sebelum dibagikan para guru telah menyiapkan meja untuk tempat menaruh kotak MBG.
Sebelum siswa dipanggil untuk mengambil, kotak makan berbahan stainless itu telah ditata rapi. Baru setelahnya guru memanggil perwakilan siswa dari masing-masing kelas.
Bagi Farid salah satu siswa, kotak makan MBG bukan hanya soal nasi, lauk, dan sayur. Melainkan kesempatannya untuk mendapatkan menu yang bergizi dan bervariatif setiap jam istirahat sekolah.
“Nggak bosen, karena menunya variatif. Saran saya tetap dibuat variatif lagi biar nggak monoton, tapi gizinya seimbang. MBG mantap,” katanya.
Farid menyebut manfaat MBG ini bukan hanya soal hemat uang saku. Tapi juga memberinya pengalaman mencicipi beragam menu yang jarang ia temui di kantin sekolah. Dari sekian banyak, ada beberapa yang jadi favoritnya.
Salah satunya, menu ikan dori krispi, nasi plus tahu bacem dan ditambah mix vagetable serta pisang ambon sebagai menu pencuci mulut.
Menu lain yang disajikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) cukup kekinian dan menjadi favorit para siswa. Seperti, menu dua lembar roti tawar, scrambled egg, sayuran segar, lengkap dengan saus tomat, dan susu kotak.
Melihat menu MBG itu kreativitas siswa pun mencuat. Anak-anak itu dengan polos menjadikannya sajian baru. Roti dioles saus, diberi telur dan sayuran, lalu digulung. Jadilah sandwich sederhana.
“Yey, seneng bisa dapat makan enak,” seru Dwi Rasya Nur Afif, siswa kelas VII asal Genuk.
Para siswa pun masih sempat berpesan untuk request menu di hari selanjutnya. “Besuk menunya nasi ayam geprek ya," canda Dwi Rasya.
Sementara itu, Wakil Kepala SMP Negeri 6 Semarang Purwanto mengatakan, para siswa tampak senang dengan menu - menu yang disajikan oleh dapur SPPG diwilayahnya. Ia sering melihat anak-anak makan dengan lahap tanpa sisa.
“Menunya sandwich, kelihatannya anak-anak suka karena ini menu kekinian.
Saat saya keliling ke kelas VII, VIII, IX, semua tampak senang. Kelihatannya malah kurang, tidak ada yang tersisa,” ungkapnya.
Sebanyak 778 siswa sekolah tersebut menerima MBG. Pihak sekolah bahkan memperhatikan detail kecil. Sebab ada sembilan siswa yang alergi telur, pihak SPPG pun menggantinya lauk daging sapi. Tak ada yang merasa ditinggalkan. Semua dapat bagian dan bisa makan dengan lahap.
Sementara itu, Catur Widi Ningsih, orang tua siswa yang anaknya telah menerima MBG mengaku mendukung program pemerintahan Prabowo tersebut.
Menurutnya MBG sangat membantu orang tua yang memang tidak mampu untuk memberikan bekal pada anaknya. Bisa jadi mereka bekerja, atau memang dalam kondisi ekonomi yang kurang stabil.
"Tentu mendukung (Program MBG), meskipun tetap was-was karena marak kasus keracunan. Tapi yang penting anak dibekali kotak makan, kalau lauknya nggak suka biar dibawa pulang, " kata Widi.
Pengawasan Ketat
Kepala Disdik Kota Semarang Bambang Pramusinto menjelaskan Kota Semarang sangat waspada dan menerapkan antisipasi kasus keracunan karena MBG seperti yang terjadi di sejumlah daerah.
"Kita pastikan pelaksanaan MBG lancar tanpa khawatir terjadi keracunan. Tugas pengawasan akan dilakukan di setiap satuan pendidikan di masing-masing sekolah, sehingga jika ditemukan kasus bisa segera ditangani," kata Bambang
Sekolah juga akan menyiapkan pemantauan serta siap seandainya hal-hal tidak diinginkan dihadapi darurat. Upaya ini melibatkan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) berperan melakukan penanganan dan bertanggung jawab pada fungsi edukasi pengawasan kesehatan MBG.
Sedangkan teknisnya, diserahkan masing-masing kepada sekolah. Hal ini berlaku menyeluruh pada semua jenjang pendidikan mulai SD hingga SMA.
Menurut Bambang, pihaknya tidak ingin MBG terganggu, sehingga pengawasan ini diharapkan memperketat dan memperkecil risiko terjadi keracunan.
"Kita berkomitmen mendukung pelaksanaan MBG aman dan terjamin agar tidak terjadi apa-apa dalam prosesnya. Harapan kami, peraturan membantu lebih ketat lagi upaya untuk menyediakan pemenuhan kecukupan gizi bagi pelajar," pungkas Bambang.
Polrestabes Semarang siap melakukan monitoring bersama pemangku kepentingan terkait dalam upaya menjaga kelayakan makanan program makan bergizi gratis (MBG)
"Keamanan dan kesehatan anak-anak adalah prioritas utama. Kami tidak ingin program mulia ini justru menimbulkan masalah baru," kata Wakapolrestabes Semarang AKBP Wiwit Ari Wibisono.
Oleh karena itu, lanjut dia, pengawasan harus dilakukan secara berlapis dan konsisten.
pengawasan ketat harus dilakukan terhadap kualitas makanan yang didistribusikan.
Kasus keracunan yang terjadi di beberapa daerah harus menjadi pelajaran agar tidak terjadi di Kota Semarang.
"Harus dipastikan makanan yang diterima anak-anak tidak hanya bergizi, namun juga aman dan higienis," katanya.
Pemeriksaan lanjutnya, dilakukan secara menyeluruh mulai dari pemilihan bahan, proses memasak, hingga pendistribusian.
Selain itu, seluruh pemangku kepentingan harus bersinergi, mulai dari pengelola SPPG, Dinas Kesehatan, maupun pemerintah daerah.
Hotline Aduan Keracunan Menu MBG
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka hotline aduan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui nomor 0811-2622-000, masyarakat dapat melapor, bertanya, atau memberikan masukan terkait menu MBG yang diterima siswa, ibu hamil, ibu menyusui, maupun balita.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jateng, Yunita Dyah Suminar, mengatakan, selain hotline milik Pemprov Jateng, seluruh 35 kabupaten/kota juga memiliki saluran pengaduan serupa.
“Misalnya Call Center SaberMaya Dinkes Kota Magelang di nomor 0851-4835-8535, Lapor Cepat Dinkes Kabupaten Banjarnegara di 0812-2900-1003, Hotline MBG Kabupaten Blora di 0811-2655-601, dan Hotline MBG Kota Pekalongan di 0852-2615-0966,” ungkap Yunita, Jumat, 10 Oktober 2025.
Layanan aduan yang masuk tidak hanya soal dugaan keracunan, tetapi juga keluhan mengenai menu yang dirasa tidak sesuai standar. Setiap laporan akan ditindaklanjuti Dinkes dengan berkoordinasi bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Dari sisi Dinkes, tentu kami akan mengomunikasikan dulu. SPPG yang membandel kami beri peringatan dan kami informasikan kepada BGN. Namun keputusan untuk menghentikan atau memberi sanksi tetap berada di tangan BGN,” jelasnya.
Layanan aduan ini tindak lanjut dari instruksi Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang sebelumnya mengatakan agar Dinkes Provinsi dan Dinkes Kabupaten/Kota membuat layanan pengaduan, pengecekan, tanggap darurat, dan menyiapkan media informasi serta quick response untuk menyikapi terjadinya keracunan menu MBG di sejumlah daerah di Jateng.
Ditambahkan, dalam setiap kasus dugaan keracunan menu MBG, Dinkes dan pihak terkait selalu turun langsung melakukan penyelidikan epidemiologi untuk menemukan penyebabnya.
Yunita mencontohkan, kasus dugaan keracunan MBG salah satu wilayah di Jateng. Dinkes Jateng telah berkoordinasi dengan BGN.
“Tindakan dari BGN adalah menutup sementara dapur penyedia makanan. Layanan ke sekolah-sekolah pun harus libur (berhenti sementara) sampai ada keputusan lanjutan,” ungkapnya.
Apabila SPPG tersebut ingin kembali beroperasi, akan dilakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap kualitas menu MBG yang disajikan.
Yunita mengajak seluruh pihak terkait, mulai dari orang tua siswa, guru, hingga penyedia makanan untuk terus membangun komunikasi terbuka agar program MBG berjalan sukses.
“Ketika orang tua murid menyampaikan keluhan kepada guru, maka SPPG harus mau mendengar dan menindaklanjutinya. Teruslah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait kebersihan lingkungan, penjamah makanan, dan sarana pendukung lainnya,” ungkapnya.
Sebelumnya, Gubernur Ahmad Luthfi beberapa kali turun langsung, ia mengecek Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan menginstruksikan pendirian Posko Pengawasan 24 Jam.
Program MBG memang sedang menjadi sorotan nasional. Tak hanya di Jawa Tengah saja, wilayah lain seperti Jawa Barat hingga Jawa Timur turut mendapatkan atensi dari netizen. Presiden Prabowo Subianto pun menaruh perhatian khusus pada program prioritas pemerintah pusat ini.
Tak tinggal diam, Gubernur Ahmad Luthfi sejak awal MBG di luncurkan di Jateng maka langsung fokus mengawal. Kunjungan di sejumlah SPPG di Jepara, Solo hingga sejumlah wilayah lain didatangi secara langsung.
Terbaru adalah SPPG di Solo. Ahmad Luthfi bahkan mengecek langsung bagaimana penyiapan makanan dan pendistribusiannya. Perlu diketahui, program ini memberikan dampak positif bagi pendidikan anak di sekolah dan pemenuhan gizi.
Dua hal yang diwanti-wanti oleh Gubernur Ahmad Luthfi. Pertama, percepatan dalam penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan pendirian Posko 24 untuk pengawasan.
"Ini bukan sekadar formalitas. Surat itu harus diiringi dengan inspeksi nyata di lapangan. Kalau perlu buat posko 24 jam untuk pengawasan distribusi MBG,” ujarnya.
Gubernur menegaskan, keamanan pangan tidak boleh ditawar. Oleh karenanya, ia meminta seluruh dapur penyedia MBG memperketat proses pengolahan, kebersihan, dan pengawasan makanan, supaya kejadian keracunan makanan tidak terulang.
Ketegasan dan turun langsungnya Gubernur Ahmad Luthfi ini mendapatkan apresiasi dari netizen. Langkah tegas Gubernur dinilai bakal menyelesaikan masalah. (dit)
Editor : Baskoro Septiadi