RADARSEMARANG.ID - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta Bupati dan Wali Kota se-Jawa Tengah untuk melakukan rapat bersama mengenai kenaikan tunjangan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
"Kita himbau untuk tidak ada kenaikan terkait dengan tunjangan. Itu kita pastikan," kata Ahmad Luthfi usai rapat koordinasi bersama Bupati dan Wali Kota serta pimpinan DPRD Jawa Tengah dan Kabupaten/kota di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis, 11 September 2025.
Ahmad Luthfi menambahkan, pihaknya memberikan waktu kepada para Bupati dan Wali Kota, satu minggu kedepan untuk melakukan evaluasi tunjangan DPRD. Evaluasi tersebut berupa penyesuaian dengan kemampuan wilayahnya masing-masing.
Ahmad Luthfi juga menegaskan bahwa tunjangan untuk kunjungan luar negeri sudah tidak ada. "Nggak ada, keluar negeri dihapus," tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto mengatakan setiap daerah akan melakukan apprasial untuk menentukan besaran tunjangan, termasuk tunjangan perumahan. Sepekan setelah ini akan dilakukan evaluasi, termasuk di DPRD Jawa Tengah.
"Nanti setelah satu minggu akan kita lihat berdasarkan apprasialnya karena itu di daerah-daerah yang tempatnya lain-lain. Nanti kita ambil yang lebih bisa diterima," katanya.
Ia mengatakan bahwa apprasier terkait hal itu sudah ada. Setelah hasilnya ada akan dibahas kembali dengan Gubernur untuk mendapatkan kesepakatan yang terbaik.
"Namanya apprasial, ya dikurangi nanti," katanya.
Diketahui, anggota DPRD Jawa Tengah menerima tunjangan perumahan sebesar Rp 47,77 juta per bulan. Sementara itu, wakil Ketua DPRD menerima tunjangan lebih besar sebesar Rp 72,31 juta, dan Ketua DPRD mendapatkan Rp 79,63 juta per bulan.
Besaran tunjangan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/51 tahun 2025 sebelum Ahmad Luthfi menjabat.
Seluruh biaya tunjangan ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah tahun berjalan. (*)
Editor : Baskoro Septiadi