RADARSEMARANG.ID, Semarang – Pengadilan Negeri (PN) Semarang membatasi akses ruang sidang menjelang vonis Bupati Pati nonaktif Sudewo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (21/10/2026). Langkah ini untuk mengantisipasi kedatangan ribuan pendukung yang dikabarkan menyiapkan 60 bus dari Pati.
Juru Bicara PN Semarang, Hadi Sunoto, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Jika diperlukan, pengamanan akan diperkuat dengan bantuan personel tambahan.
“Kami berkoordinasi dengan kepolisian. Kalau kewalahan, ya minta bantuan dari keamanan yang lain,” kata Hadi pada Jawa Pos Radar Semarang, Selasa (20/10/2026).
Menurut dia, kapasitas ruang sidang yang terbatas membuat jumlah pengunjung dan wartawan yang diperbolehkan masuk harus diatur agar tidak berdesakan.
“Manajemen risiko harus dibuat dan keamanan harus mumpuni supaya tidak terjadi kesalahan,” ujarnya.
Baca Juga: Jelang Vonis Sudewo, Polisi Kerahkan 1.610 Personel, Ribuan Massa Diprediksi Geruduk Pengadilan Tipi
Sidang dijadwalkan mulai pukul 09.00 WIB. Namun, pembacaan putusan tetap bergantung pada kesiapan majelis hakim.
“Jadwal persidangan besok pukul 09.00. Namun, pembacaan putusan tergantung majelis hakim,” katanya.
Sementara itu, Polrestabes Semarang menyiapkan 1.610 personel untuk mengamankan persidangan. Jumlah tersebut terdiri atas 531 personel Polrestabes Semarang, 1.038 personel bantuan kendali operasi (BKO) Polda Jawa Tengah, dan 41 personel instansi terkait, termasuk Dinas Perhubungan, Pemadam Kebakaran, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan.
Personel akan ditempatkan di lingkungan pengadilan, kawasan sekitar lokasi sidang, jalur pergerakan massa, serta titik pengaturan lalu lintas.
Kasihumas Polrestabes Semarang, Kompol Riki Fahmi Mubarok, mengatakan pengamanan disiapkan secara terencana dan berlapis untuk mengantisipasi kehadiran massa dalam jumlah besar.
“Fokus kami adalah memastikan seluruh rangkaian persidangan berjalan aman dan tertib, menjaga situasi di sekitar pengadilan tetap kondusif, serta melindungi masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut,” ujarnya.
Sebelumnya, jaksa penuntut umum KPK menuntut Sudewo dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan, denda Rp300 juta, dan uang pengganti sekitar Rp3,67 miliar. Jaksa juga menuntut pencabutan hak Sudewo untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok.
Sudewo terjerat perkara dugaan pemerasan calon perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati dan dugaan suap proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Para pendukungnya dikabarkan optimistis ia akan divonis bebas. (ifa)
Editor : Baskoro Septiadi