RADARSEMARANG.ID — Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), lembaga baru bentukan Presiden Prabowo Subianto, tengah bersiap melakukan rekrutmen besar-besaran untuk memperkuat fondasi kelembagaan menjelang pelaksanaan Haji 2026.
Uniknya, rekrutmen ini terbuka bagi semua warga negara, termasuk yang nonmuslim, menandai era baru tata kelola haji yang inklusif, profesional, dan mencerminkan semangat kebangsaan.
Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa lembaga ini bukan hanya akan menjalankan fungsi teknis penyelenggaraan ibadah haji, tetapi juga menjadi simbol baru integrasi kebangsaan dalam pelayanan publik.
”Kami tidak hanya membangun sistem yang profesional, tetapi juga ingin BP Haji menjadi wajah kebangsaan. Karena itu, proses rekrutmen akan terbuka bagi semua, termasuk yang beragama non-Islam,” ujar Dahnil.
Langkah ini, kata Dahnil, bukan tanpa landasan historis.
Menurut Dahnil, para haji di masa lalu sering kali menjadi pionir dalam menyuarakan semangat nasionalisme setelah pulang dari Tanah Suci.
Nilai-nilai inilah yang kini hendak dihidupkan kembali oleh BP Haji dalam wajah kelembagaan baru.
Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) bakal membuka rekrutmen besar-besaran untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
Menariknya, rekrutmen ini juga terbuka untuk pelamar non muslim.
Langkah ini menjadi bagian dari proses transisi kelembagaan BP Haji yang kini berdiri sebagai otoritas tunggal pengelolaan haji, menggantikan peran Kementerian Agama secara bertahap.
“Kami sedang mematangkan proses pergeseran SDM perhajian dari Kementerian Agama baik di pusat, wilayah, hingga daerah,” ujar Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak.
Lowongan kerja ini terbuka untuk semua lintas agama.
Menurut Dahnil, rekrutmen ini terbuka untuk semua warga negara, tak terkecuali mereka yang berasal dari lintas agama.
BP Haji disebut mengusung semangat inklusivitas dan keterbukaan dalam seleksi SDM.
“Bersamaan itu, kami juga menyiapkan skema rekrutmen SDM fungsional dan struktural BP Haji yang lebih terbuka, termasuk melibatkan SDM lintas agama,” ujarnya.
Ia menegaskan, BP Haji dibentuk tidak hanya sebagai lembaga teknis, tapi juga membawa semangat kebangsaan seperti yang diwariskan para Haji pendiri bangsa.
“Sebagai otoritas tunggal penyelenggaraan haji, BP Haji dibentuk Presiden tidak hanya untuk menghadirkan tata kelola yang profesional dan berintegritas, tapi juga menjadi simbol semangat kebangsaan sebagaimana spirit para Haji-Haji pendiri bangsa yang membawa pulang semangat kebangsaan, persatuan dan kebhinekaan dari Tanah Suci,” tambahnya.
Afirmasi Perempuan dan Lintas Instansi
Rekrutmen nanti juga akan mengutamakan proporsionalitas dan representasi, termasuk keterlibatan perempuan.
Dahnil menyebut saat ini BP Haji sudah diisi oleh berbagai latar belakang kementerian dan lembaga.
“Saat ini struktur BP Haji sudah diisi oleh SDM profesional dari berbagai latar belakang kementerian dan lembaga seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan, TNI, Polri, dan ke depan juga dari Kementerian Kesehatan,” jelasnya.
“Ini bukti bahwa BP Haji merupakan rumah bersama, yang dibangun atas dasar semangat integritas, profesionalitas, dan dedikasi untuk kebangsaan,” jelas Dahnil.
BP Haji memastikan seluruh tahapan rekrutmen akan berlangsung secara sistematis dan terukur, guna mendukung tata kelola haji yang lebih efisien dan nyaman bagi jemaah.
Seleksi Seperti Formasi CPNS, Perempuan dan Lintas Lembaga Diprioritaskan
Proses seleksi akan dilakukan secara transparan, dengan format rekrutmen mirip seleksi CPNS atau PPPK.
BP Haji menargetkan perekrutan SDM fungsional dan struktural dari berbagai kementerian dan lembaga negara, termasuk Kementerian Keuangan, Kemenkumham, Kejaksaan, TNI, Polri, hingga Kementerian Kesehatan.
Tak hanya inklusif lintas agama, BP Haji juga menekankan pentingnya keterwakilan perempuan dalam struktur organisasinya.
Penataan SDM dilakukan secara sistematis dan bertahap agar pelayanan jemaah ke depan berjalan lebih efisien, aman, dan nyaman.
”Kami pastikan tahapan rekrutmen disiapkan secara terukur. Targetnya, pelayanan ibadah haji menjadi lebih profesional dan lebih baik dari sebelumnya,” tambah Dahnil.
Format seleksinya disebut-sebut akan menyerupai proses penerimaan CPNS atau PPPK seperti yang berlaku di kementerian atau lembaga pemerintah lainnya.
Informasi lengkapnya akan diumumkan dalam waktu dekat. (fal)
Editor : Baskoro Septiadi