RADARSEMARANG.ID, Semarang – Program pembangunan rumah subsidi di Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah tantangan dan kendala. Salah satunya persoalan terbatasnya konversi lahan sawah untuk perumahan.
Hal ini disampaikan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Ari Tri Priyono, saat kegiatan Himpera Jawa Tengah, di Semarang.
"Secara nasional, Jawa Tengah ditarget mampu menyumbang hingga 20 ribu unit rumah subsidi. Sementara pada tahun lalu, realisasi pembangunan rumah di Jawa Tengah disebut hampir mencapai 10 ribu unit.
"Dan tadi sudah saya sampaikan saya menarget teman-teman Himpera Jawa Tengah itu untuk sampai 13.000 (rumah), Syukur sampai 15.000. Saya pikir itu sudah 2/3 ya dari targetnya Jawa Tengah," ungkapnya.
Pihaknya mengaku optimistis target tercapai, alasannya pemerintah juga sangat profesional aktif. Namun demikian, Ari Triyono juga menyebut, masih adanya persoalan dan tantangan maupun kendala yang harus dihadapi.
Salah satu persoalan terbesar adalah banyak calon pembeli rumah subsidi yang gagal lolos pembiayaan akibat catatan kredit bermasalah dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.
"Sebenarnya setiap pengembang setiap perumahan itu yang yang mau beli banyak tapi banyak yang kena merah SLIK OJK-nya," katanya.
Selain masalah kredit, daya beli masyarakat juga disebut terus melemah akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan BBM. Kondisi tersebut membuat masyarakat semakin berhitung sebelum memutuskan membeli rumah.
"Tahun lalu saja daya beli masyarakat sudah terasa turun. Tahun ini rasanya akan makin turun. Orang jadi mikir kebutuhan dapur dan sekolah dulu sebelum berani ambil cicilan rumah," jelasnya.
Di sisi lain, Ari juga menyoroti tantangan dari kenaikan harga material bangunan dan persoalan perizinan lahan, khususnya terkait status lahan sawah dilindungi (LSD) dan lahan baku sawah (LBS) yang membuat sejumlah proyek perumahan terhambat.
"Banyak pengembang sebenarnya sudah memiliki izin, tetapi kemudian lahannya masuk kategori LSD sehingga pembangunan tidak bisa dilanjutkan. Ini yang sedang kami dorong agar ada sinkronisasi kebijakan antar kementerian," jelasnya.
Meski demikian, pemerintah pusat disebut tengah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menjaga minat masyarakat terhadap rumah subsidi. Salah satunya dengan memperpanjang tenor FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dari sebelumnya 20 tahun menjadi hingga 30 tahun.
"Nanti angsuran bisa di bawah Rp 1 juta per bulan. Ini sedang dimatangkan supaya masyarakat berpenghasilan rendah semakin mudah memiliki rumah. Kebijakan itu sedang dimatangkan," terangnya.
Harga rumah subsidi di Jawa Tengah saat ini mulai sekitar Rp166 juta per unit. Menurutnya, saat ini rumah subsidi FLPP dinilai masih sangat diminati karena bunga kreditnya tetap di angka 5 persen. Selisih bunga bank ditanggung pemerintah melalui subsidi bunga.
"Kalau bunga bank 12 persen, maka yang 7 persen ditanggung pemerintah. Masyarakat tetap bayar flat 5 persen," katanya.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat upaya penanganan backlog perumahan melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Menurut Taj Yasin, penanganan backlog tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah baru. Tetapi juga perbaikan rumah masyarakat yang belum layak huni.
"Salah satu yang kami selesaikan adalah rumah tidak layak huni melalui program RTLH dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tahun ini kami menyediakan sekitar 17 ribu bantuan RTLH untuk masyarakat," katanya.
Editor : Miftahul A’la