RADARSEMARANG.ID - Melemahnya rupiah yang kini menyentuh angka Rp 17 ribu per dolar Amerika Serikat (AS) menimbulkan kecemasan.
Salah satunya di kalangan pelaku usaha, seperti sektor industri yang bergantung pada impor bahan baku.
Dampak ini sudah dirasakan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah, Frans Kongi.
Baca Juga: Pengamat Ekonomi Undip Sebut LPG dan MBG Turut Sebabkan Melemahnya Rupiah Terhadap Dolar
Ia menuturkan, pelemahan rupiah membawa dampak serius terhadap kelangsungan dunia usaha.
Ia menilai situasi ini sangat kurang baik untuk dunia usaha dan untuk perekonomian di Indonesia.
"Pemerintah memang harus betul-betul serius untuk mengendalikan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Ini sangat tidak menguntungkan dan bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi,” ujar Frans, Senin (7/4/2025).
Frans membeberkan, sekitar 70 persen bahan baku industri masih berasal dari impor yang pembayarannya menggunakan dolar. Di antaranya seperti farmasi dan garmen.
Baca Juga: Gudang Penyimpanan Cat di Petompon Semarang Terbakar, Warga Panik
Alhasil, akibat dari itu biaya produksi akan melonjak dan harga jual produk dalam negeri turut naik.
“Ya kita bisa ekspor semua enak, kita juga dapat dolar. Tapi kan tidak mungkin semua ekspor juga. Sedangkan kalau kita pasarkan dalam negeri harga itu mahal dan daya beli masyarakat tidak bisa. Jadi sangat merugikan untuk dunia usaha, terjadi inflasi,” tambahnya.
Menyikapi kondisi itu, menurut Frans, pengusaha bakal bersikap wait and see dalam jangka pendek.
Sementara, sambil menunggu gerak pemerintah, mereka menahan ekspansi, mengurangi pembelian bahan baku, dan mempertimbangkan ulang skema produksi. Bahkan bisa berimbas pada pengurangan karyawan.
“Kalau tidak lancar ya sudah barang tentu kita tidak bisa produksi, tidak bisa jual dengan baik. Nanti bisa terjadi efek kita kurangi jam kerja, berarti karyawan juga menganggur, bisa dirumahkan,” jelas Frans.
Ia mengungkapkan, Indonesia cukup bergantung pada dolar, termasuk dalam utang luar negeri maupun pinjaman perusahaan dalam bentuk dolar untuk ekspansi bisnis.
Ia menilai kekhawatiran jika dolar tidak bisa dikendalikan, sedangkan industri pinjamannya banyak menggunakan dolar, kemungkinan perusahaan bisa tutup dan berhenti produksi.
"Bisa-bisa kita tutup dan stop produksi. Ini sangat merugikan bukan hanya untuk investor itu sendiri tetapi juga untuk para karyawan dan juga untuk negara sendiri,” tuturnya.
Sebagai solusi, pihaknya mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan diversifikasi mata uang.
Misalnya melalui kerja sama BRICS yakni Brasil, Rusia, India, China, dan South Africa. Hal itu dinilai dapat mengurangi dominasi dolar, dan tidak menjadikan dolar satu-satunya patokan. (ifa/bas)
Editor : Baskoro Septiadi