RADARSEMARANG.ID, Semarang - Penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Jawa Tengah diarahkan lebih konkret. Salah satunya dengan memastikan program pengasuhan, stimulasi dini, serta literasi dan numerasi benar-benar masuk dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah.
Khususnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Hal itu mengemuka dalam acara Regional Policy Roundtable bertajuk Sinkronisasi Pengasuhan, Stimulasi Dini, serta Literasi dan Numerasi dalam RPJMD 2025–2029 ke RKPD dan Renja OPD 2027 di Ibis Style Semarang, Selasa (21/4).
Forum kolaborasi Tanoto Foundation bersama pemerintah daerah ini menekankan pentingnya mengawal program agar tidak berhenti di level kebijakan. Kegiatan pun dihadiri para pemangku kepentingan dari Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Tegal, dan perwakilan Pemprov Jateng.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Jateng Johan Hadiyanto menyampaikan berdasar RPJMN 2025-2029 ada tiga strategi pembangunan nasional. Diantaranya penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan percepatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Salah satu indikatornya adalah Indeks Modal Manusia (IMM) yang ditargetkan meningkat.
Pihaknya pun menekankan, literasi dan numerasi menjadi tolok ukur penting dalam menilai kualitas pembelajaran. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Jateng bahkan telah menyiapkan anggaran besar untuk mendorong capaian tersebut. Total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 3,014 triliun.
"Dalam rangka merealisasikan upaya penguatan literasi dan numerasi, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan pada Tahun Anggaran 2026 anggaran kegiatan kurang lebih sebesar Rp 3,014 Triliun," kata Johan.
Anggaran itu terbagi dalam empat program, delapan kegiatan, dan 30 sub kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan harapan lama sekolah dan kemampuan literasi numerasi (litnum).
Menurutnya capaian litnum tidak hanya mencerminkan capaian pendidikan, tetapi juga menentukan daya saing generasi mendatang. Namun, tantangan terbesar bukan pada penyusunan dokumen, melainkan pada sinkronisasi hingga level implementasi. Mulai dari RPJMD, RKPD, hingga Renja OPD harus selaras agar program tidak berjalan sendiri-sendiri.
"Pemantauan dan evaluasi (Monev) secara periodik juga dilakukan untuk mengawal agar kegiatan dan aktivitas dalam upaya pencapaian target (literasi dan numerasi) tetap sinkron dan on the track,” imbuhnya.
Karena itu pihaknya mengaku kolaborasi lintas sektor sangat penting. Johan pun mengapresiasi inisiasi Tanoto Foundation dalam melakukan pendampingan pada pemerintah kabupaten/kota di Jateng dalam rangka penguatan pengasuhan stimulasi dini dan penguatan litnum.
"Kami sangat mengapresiasi kegiatan inisiasi Tanoto Foundation untuk melakukan pendampingan kepada tiga lokus pemerintah daerah kabupaten/kota untuk memperkuat sinkronisasi program kegiatan pengasuhan stimulasi dini dan penguatan literasi numerasi," tegasnta.
Sementara Regional Lead Tanoto Foundation, Anang Ainur Roziqin menyampaikan pengasuhan dan stimulasi dini bukan hanya urusan keluarga, tetapi mencakup intervensi terstruktur lintas sektor. Mulai dari kesehatan, gizi layanan ibu dan anak, pendidikan PAUD berkualitas, hingga perlindungan anak dan peran komunitas. Karena itu pihaknya berharap pemerintah menekankan pengasuhan dan stimulasi dini serta literasi numerasi dalam RPJMD. Pihaknya pun mengapresiasi langkah pemerintah daerah di Jateng yang telah memasukkan pengasuhanserta literasi numerasi dalam RKPD.
"Kami melihat bahwa di Kota Semarang, Kabupaten Kendal, bahwa Kabupaten Tegal juga telah berkomitmen untuk mengambil langkah penting khususnya dalam memasukkan pengasuhan dan stimulasi dini serta literasi numerasi dalam RPJMD 2025-2029. Kita berharap dokumen ini bisa terimplementasi di lapangan dan manfaatnya dirasakan masyarakat," ungkap Anang. (kap)
Editor : Baskoro Septiadi