Ribuan Buruh Akan Turun ke Jalan Pahlawan Semarang saat May Day, Polisi Kerahkan 3.038 Personel, Ransus dan Anjing Pelacak
Muhammad Hariyanto• Kamis, 30 April 2026 | 19:28 WIB
Unit K9 Polrestabes Semarang akan dikerahkan dalam kesiapan pengamanan aksi May Day di Semarang
RADARASEMARANG.ID, Semarang - Sebanyak 3.038 personel gabungan di Polrestabes Semarang dikerahkan dalam pengamanan peringatan Hari Buruh Internasional, atau May Daya, Jumat (1/5/2026).
Diperkirakan, massa yang akan melakukan aksi turun ke jalan menyampaikan pendapat mencapai 1000 orang.
Total 3.038 personel, terdiri dari 1.226 personel Polrestabes Semarang, 1.244 personel Polda Jawa Tengah, serta 568 personel dari satuan pendukung lainnya. Serta didukung sarana berupa kendaraan khusus (ransus), unit Turangga, dan unit K-9.
Sedangkan massa aksi diperkirakan mencapai sekitar 830 orang, dengan sejumlah titik lokasi penyampaian aspirasi yang telah dipetakan, antara lain kawasan Kantor Gubernur Jawa Tengah dan DPRD Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Balai Kota Semarang di Jalan Pemuda, serta Mapolda Jawa Tengah.
Menjelang aksi Mau Day ini, Polrestabes Semarang menggelar apel pasukan dan pengecekan perlengkapan personil di halaman apel Mapolrestabes Semarang, Kamis (30/4/2026).
Persiapan ini menjelang Apel gelar pasukan dipimpin langsung oleh Kapolrestabes Semarang, Heri Wahyudi.
Kapolrestabes menekankan, pengamanan May Day harus dilaksanakan dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan profesional, serta berlandaskan aturan dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
"Pengamanan ini adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat. Kita hadir untuk mengawal agar penyampaian aspirasi dapat berlangsung dengan tertib, aman, dan tetap menghormati hak setiap warga negara," ungkapnya tegasnya, Kamis (30/4/2026).
Kegiatan pengamanan ini tidak hanya berfokus pada aspek pengamanan, namun juga menegaskan peran Polri sebagai pengawal demokrasi yang menjamin kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.
Selain itu, Polrestabes Semarang juga terus mematangkan kesiapan pengamanan melalui pelaksanaan Tactical Floor Game (TFG) sebagai bagian dari strategi pengendalian situasi di lapangan.
"TFG ini penting untuk menyamakan persepsi seluruh personel di lapangan, sehingga setiap anggota memahami tugas dan tanggung jawabnya. Tujuannya, pelayanan kepada masyarakat tetap optimal meski ada kegiatan aksi," tegasnya.
Kapolrestabes juga mengingatkan pentingnya kesiapan personel secara menyeluruh, termasuk memperhatikan kondisi individu anggota di lapangan. Polwan yang sedang hamil, misalnya, diarahkan untuk tidak dilibatkan dalam tugas yang berisiko tinggi sebagai bagian dari perlindungan terhadap personel.
"Melalui langkah ini, Polrestabes Semarang menegaskan kesiapan penuh dalam mengawal peringatan May Day sebagai ruang penyampaian aspirasi masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Kota Semarang tetap kondusif," pungkasnya.
Disisi lain, ribuan buruh di Jawa Tengah yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Indonesia Perjuangan (FSPIP) Jateng turun ke jalan menggelar aksi hari buruh atau Mau Day, Jumat (1/5/2026). Aksi tersebut, buruh membawa tuntutan diantaranya upah murah hingga hapus Outsourcing.
"Aksi Mau Daya nanti ada di tiga tempat, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, di Kabupaten Kendal, dan Jakarta. Nanti ada sekitaran 1250 an massa dari Aliansi Buruh Jawa Tengah," ungkap Ketua FSPIP Jateng, Karmanto.
Aksi tersebut, Karmanto menyebut membawa sejumlah tuntutan utama, yang pertama penghapusan sistem kerja kontrak, menghapus sistem kerja outsourcing yang dinilai tidak memberikan kepastian kerja.
Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah dan DPR segera mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang berpihak kepada buruh.
"Tuntutan lain adalah menghentikan pemberangusan serikat pekerja yang masih sering terjadi di perusahaan. Jadi masih ada banyak kendala buruh-buruh yang mendirikan Serikat Pekerja ini di PHK sepihak oleh perusahaan. Oleh karena itu kita menuntut pada pemerintah untuk bisa melindungi kita," bebernya.
Isu pengupahan juga menjadi sorotan utama dalam aksi tersebut. Buruh menilai upah di Jawa Tengah masih menjadi yang terendah secara nasional, sehingga memicu kesenjangan dengan daerah lain seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
"Upah di Jawa Tengah ini paling kecil, paling rendah di provinsi itu ada di Kabupaten Banjarnegara sekitar Rp 2,2 juta. Dibanding dengan provinsi lain seperti Jawa Barat, DKI, Jawa Timur ini semakin disparitasnya tinggi. Makanya kami menuntut agar nantinya ada kesetaraan dalam pengupahan," tegasnya.
Selain itu, buruh juga mendorong kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 75 juta per tahun, dari saat ini sekitar Rp 45 juta, agar beban pajak buruh berkurang.
"Jadi nilai pesangon atau nilai upah dalam setahun itu yang di bawah PTKP tidak kena, tapi di atas itu Rp 50 juta pasti kan kena. Jadi kita minta PTKP-nya agar kita tidak kena pajak," ujarnya.
"Kalau di kita ini kan sudah kategorinya bukan menengah ke atas, buruh itu sekarang menengah miskin. Jadi kalau enggak kerja kena PHK ya jadi miskin kan begitu," sambungnya.
Pihaknya menambahkan, Aliansi Buruh Jawa Tengah sendiri terdiri dari tujuh federasi, di antaranya FSPIP, FSPMI, serta sejumlah serikat lainnya yang bersatu dalam memperjuangkan isu ketenagakerjaan.
Menurutnya, melalui aksi May Day ini, buruh berharap pemerintah lebih serius dalam memperhatikan kesejahteraan pekerja, termasuk perlindungan hukum dan peningkatan upah.
"Kami berharap pemerintah memiliki perhatian lebih terhadap buruh, karena kami juga bagian dari penyumbang pajak negara. Hak-hak buruh harus dilindungi," pungkasnya. (mha)
