RADARSEMARANG.ID — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengindikasikan bahwa permintaan akan sumber daya manusia (SDM) masih sangat tinggi, terutama dalam posisi-posisi teknis yang terkait langsung dengan layanan pertanahan.
Terdapat kebutuhan SDM jabatan fungsional yang belum terpenuhi sebanyak 18.044, yang menunjukkan bahwa dalam seleksi CPNS 2026, kemungkinan akan dibuka lebih banyak formasi.
Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, ketika menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI pada hari Selasa (14/4/2026).
Dalam presentasinya, Dalu menguraikan kebutuhan pegawai berdasarkan persetujuan mengenai penetapan formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Baca Juga: Info Terupdate CPNS 2026: Jadwal, Formasi yang Perlu Diketahui
Tabel kebutuhan di Kementerian ATR/BPN:
Kementerian ATR/BPN mengalami kekurangan 18.044 Jabatan Fungsional, dengan rincian sebagai berikut:
16.680 Penata Pertanahan Pertama
1.259 Penata Kadastral Pertama
105 Penata Ruang
Informasi ini disampaikan oleh Kementerian ATR/BPN dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI dan Kementerian PAN RB pada tanggal 14 April 2026.
Ketiga posisi tersebut memerlukan keahlian khusus, dan calon dengan kompetensi teknis untuk jabatan ini umumnya berasal dari lulusan Politeknik Agraria STPN.
Ia menambahkan bahwa terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara jumlah formasi yang dibutuhkan dan pegawai yang ada, terutama untuk Jabatan Fungsional Penata Pertanahan serta Penata Kadastral.
Baca Juga: Pendaftaran CPNS 2026 Bea Cukai Dibuka: Jadwalnya Sudah di Spill Menkeu Purbaya
Situasi ini dirasa dapat memberikan dampak terhadap tingginya beban kerja teknis dalam bidang pertanahan, seperti pengukuran, pemetaan, dan pendaftaran tanah yang belum sepenuhnya didukung dengan jumlah SDM yang memadai.
Selain itu, transformasi organisasi yang berbasis pada wilayah juga meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja dengan keahlian teknis yang lebih spesifik.
“Posisi ini membutuhkan keahlian khusus, sehingga diperlukan SDM yang handal dan siap untuk dipakai,” ujar Dalu.
Sebagai solusi, Kementerian ATR/BPN menyatakan bahwa lulusan Politeknik Agraria STPN memiliki keterampilan teknis yang sesuai dengan tuntutan organisasi.
Model ikatan dinas juga dianggap dapat memastikan tersedianya SDM yang terencana serta mengurangi mismatch kompetensi dengan jabatan yang tersedia.
Upaya tersebut diharapkan bisa mempercepat proses pengisian posisi, terutama di Jabatan Fungsional Penata Pertanahan dan Penata Kadastral.
Selain itu, strategi ikatan dinas dianggap efektif untuk meningkatkan kapasitas teknis dan meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
Di sisi lain, jabatan penata kadastral memerlukan 2.107 SDM, namun hanya terisi 848 SDM, sehingga masih kurang sekitar 1.200 SDM.
Sementara itu, jabatan penata ruang memerlukan 246 SDM, dengan sekitar 141 SDM yang terisi, atau kurang lebih 100 SDM.
“Ini menunjukkan bahwa beban kerja teknis di lapangan, dari pengukuran, pemetaan, pendaftaran tanah hingga penataan ruang, belum didukung oleh jumlah SDM yang cukup memadai,” jelas Dalu.
Baca Juga: CPNS 2026 Segera Dibuka, Bea Cukai Siapkan 380 Formasi untuk Lulusan SMA
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Sekjen ATR/BPN mendorong perubahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) yang sebelumnya berbasis Politeknik Agraria menjadi sekolah kedinasan.
Menurut Dalu, STPN sudah memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung perubahan tersebut.
“STPN telah memiliki infrastruktur yang cukup baik untuk mendukung transformasi ke Politeknik Agraria. Fasilitas utama terdiri dari tujuh laboratorium spesifik,” tuturnya.
Dalu menjelaskan, laboratorium tersebut mencakup sistem informasi geografis (SIG), fotogrametri, kartografi, pengukuran tanah, bahasa, penyelesaian sengketa, dan desa.
Selain itu, tersedia fasilitas akademik dan pendukung seperti asrama, ruang rapat, pendopo, ruang kelas, perpustakaan, studio musik, koperasi, aula, taman, fasilitas olahraga, dan tempat ibadah.
“Fasilitas ini dibuat untuk mendukung sistem pendidikan kedinasan yang mengadopsi model asrama, sehingga dapat memfasilitasi pengembangan karakter, disiplin, dan integritas dengan efisiensi maksimal,” jelas Dalu.
Dari aspek manajemen keuangan, Dalu menyatakan bahwa realisasi anggaran STPN selama tiga tahun terakhir selalu mencapai lebih dari 97%.
“Dalam periode tiga tahun terakhir dari 2023 sampai 2025, realisasi anggaran selalu konsisten di atas 97%,” tegasnya.
Dalam penjelasannya, realisasi anggaran STPN pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp 45,934 miliar atau setara dengan 97,40% dari anggaran yang ditentukan sebesar Rp 47,159 miliar.
Sementara itu, pada 2024, realisasi anggaran mencapai Rp 46,567 miliar atau 99,60% dari total anggaran Rp 46,754 miliar.
Untuk tahun 2025, realisasi berada pada angka Rp 44,220 miliar yang setara dengan 98,35% dari pagu sebesar Rp 44,964 miliar.
Baca Juga: Kemenkeu Buka Lowongan Kerja 2026 Butuh 300 CPNS Lulusan SMA untuk Bea Cukai Pada Mei 2026
Di sisi lain, untuk tahun 2026, dari alokasi sebesar Rp 49,815 miliar, realisasi baru menjangkau Rp 11,225 miliar atau 22,48% hingga 31 Maret 2026.
Dalu menambahkan bahwa perubahan STPN menjadi sekolah kedinasan diharapkan dapat berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia secara berkelanjutan.
“Lulusan Politeknik Agraria STPN dirancang untuk memiliki keahlian yang tepat sesuai dengan kebutuhan jabatan fungsional yang ada. Program ikatan dinas ini juga memberikan kepastian mengenai ketersediaan sumber daya manusia yang terencana dan berkelanjutan,” ujarnya. (fal)
Editor : Baskoro Septiadi