RADARSEMARANG.ID – Ketegangan di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kian mengemuka. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengaku mendapat panggilan untuk datang ke Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, pada Kamis (27/11) di tengah konflik internal yang belum mereda.
Panggilan ini disebut terkait upaya islah atau penyelesaian perselisihan di tubuh organisasi tersebut.
“Kemudian soal islah, saya dipanggil untuk datang ke Lirboyo. Insyaallah saya akan berangkat besok,” ujar Gus Yahya saat ditemui di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (26/11).
Selain menghadiri agenda islah, Gus Yahya menyebut dirinya telah meminta kesempatan untuk bertemu Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar guna membahas secara langsung situasi yang berkembang.
Namun, hingga kini ia belum mendapat balasan.
“Saya hari Jumat sudah mengirim pesan kepada Rais Aam untuk meminta waktu menghadap. Tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Saya masih menunggu. Mungkin pada titik tertentu saya akan kirim pesan lagi,” ungkapnya.
Menyesalkan Rapat Syuriah yang Tidak Memberi Ruang Klarifikasi
Dalam kesempatan tersebut, Gus Yahya menegaskan kesiapannya menyelesaikan seluruh persoalan internal PBNU.
Ia menyayangkan rapat harian Syuriah beberapa waktu lalu yang dinilainya tidak memberi ruang bagi dirinya untuk melakukan klarifikasi atas berbagai tuduhan.
“Saya dilarang memberikan klarifikasi. Itu yang paling saya sesalkan. Tuduhan apa pun, kami punya tim yang baik dari administrasi, keuangan, hingga hukum.
Saya siap mempertanggungjawabkan setiap hal yang saya lakukan selama menjabat,” tegasnya.
Rapat harian Syuriah PBNU itu diketahui menghasilkan risalah yang meminta dirinya mengundurkan diri dalam waktu tiga hari sejak keputusan diterima.
Surat Edaran Beredar: Gus Yahya Dinyatakan Tidak Lagi Menjabat
Situasi semakin memanas setelah beredar surat edaran PBNU yang menyatakan Gus Yahya tidak lagi menjabat Ketua Umum PBNU terhitung mulai 26 November 2025 pukul 00.45 WIB.
Surat itu disebut sebagai tindak lanjut keputusan rapat harian Syuriyah PBNU pada 20 November di Jakarta.
Surat tersebut menggunakan tanda tangan elektronik Wakil Rais Aam KH Afifuddin Muhajir dan Katib Syuriyah Ahmad Tajul Mafakhir.
Dalam dokumen itu tercantum pernyataan bahwa Gus Yahya tidak lagi memiliki wewenang menggunakan atribut, fasilitas, maupun kewenangan yang melekat pada jabatan Ketua Umum PBNU.
Selain itu, ia dinyatakan tidak berhak bertindak atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Pengurus pun diminta segera menggelar rapat pleno untuk menindaklanjuti pergantian kepengurusan PBNU.
Dalam bagian penutup, surat tersebut menegaskan bahwa selama kekosongan jabatan ketua umum, kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di bawah Rais Aam sebagai pemimpin tertinggi NU.
Jika Gus Yahya keberatan terhadap keputusan itu, ia dipersilakan mengajukan permohonan kepada Majelis Tahkim sesuai mekanisme internal organisasi.
Gus Yahya Menolak, Tegaskan Masih Sah Sebagai Ketua Umum
Merespons surat edaran tersebut, Gus Yahya menyatakan bahwa dokumen itu tidak sah dan tidak memiliki dasar konstitusional.
Ia menegaskan dirinya masih menjabat sebagai Ketua Umum PBNU berdasarkan aturan organisasi dan dukungan pengurus di seluruh Indonesia.
“Saya masih tetap dalam jabatan saya sebagai Ketua Umum berdasarkan konstitusi organisasi dan juga pengakuan dari seluruh jajaran pengurus NU di semua tingkatan,” tegasnya.
Dengan pernyataan ini, konflik internal PBNU tampaknya memasuki babak baru.
Ketegangan antara ketua umum dan jajaran syuriah di tingkat pusat mengundang perhatian publik, terutama karena NU merupakan salah satu organisasi Islam terbesar dan berpengaruh di Indonesia.
Langkah-langkah selanjutnya, baik dari Rais Aam maupun Majelis Tahkim, akan menjadi penentu arah penyelesaian konflik yang tengah bergulir.(dka)
Editor : Baskoro Septiadi