RADARSEMARANG.ID, Semarang - Wacana sekolah enam hari untuk SMA/SMK negeri dan SLB di Jawa Tengah (Jateng) menuai kritik.
Salah satunya dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jateng yang terus terang menolah pemberlakuan enam hari sekolah. PGRI menilai kebijakan itu tidak tepat.
Ketua PGRI Jateng, Muhdi menyampaikan penolakannya terhadap wacana pemerintah tentang pemberlakuan enam hari sekolah tersebut.
"Iya (menolak), karena apa? Kita jangan dibuat terus bingung, dari enam bisa dibuat lima (hari) dengan berbagai alasan sudah kita pahami. Kita terima dan ternyata memang itu menjadi kebutuhan hidup sekarang," ungkap Muhdi usai menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Guru Nasional (HGN) di Kampus IV Upgris, (25/11).
Ia menegaskan masih belum ada alasan kuat untuk mengubah sistem lima hari sekolah yang sudah berjalan baik.
Sebab lima hari sekolah ini masih relevan. Anak bukan hanya belajar di sekolah. Mereka juga harus punya waktu cukup di keluarga dan masyarakat.
“Dulu Pemprov mengubah lima hari sekolah dengan alasan rasional. Anak-anak tidak cukup hanya di sekolah. Mereka perlu waktu bersama keluarga. Pada umumnya keluarga juga lima hari kerja,” ujarnya.
Menurutnya anak butuh ruang bersosialisasi di luar sekolah. Libur Sabtu dan Minggu memberi kesempatan siswa untuk hidup di masyarakat.
“Anak-anak saya kira harus punya waktu untuk juga hidup di dalam lingkungan masyarakatnya sehingga dengan libur Sabtu, Minggu ada waktu dua hari untuk bersosialisasi," ungkapnya.
Muhdi menilai, tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat dan delapan karakter utama bangsa yang di tekankan Kemendikdasmen lebih cocok dengan pola lima hari sekolah.
Pihaknya menyampaikan, dua hari libur itu mendukung pengembangan minat dan bakat siswa. Termasuk soft skill yang tidak selalu bisa dibangun dari kegiatan sekolah.
“Kalau lima hari kerja, dua hari (libur) memungkinkan anak-anak bisa mengembangkan diri sesuai minat, bakatnya," tegasnya.
Ia menegaskan, lima hari sekolah bukan hanya untuk siswa, tapi juga untuk guru dan keluarga.
Waktu dua hari libur memberi kesempatan orang tua dan anak memulihkan mental, menjaga keseimbangan keluarga, dan membangun komunikasi.
Selaij itu, guru juga perlu waktu berkembang. Kegiatan MGMP dan pengembangan diri seharusnya tidak mengganggu jadwal mengajar.
“Guru punya beban berat. Jangan diforsir dalam enam hari kerja,” tegasnya.
Ia mengingatkan, siswa SMA/SMK kelak masuk dunia kerja atau perguruan tinggi. Pola lima hari sudah sesuai dengan standar industri yang umum menerapkan lima hari kerja.
Di SMK, pembelajaran berbasis proyek juga lebih efektif jika siswa mendapat ruang waktu di luar sekolah. Transportasi siswa yang tinggal jauh dari sekolah pun turut menjadi pertimbangan.
Penambahan waktu belajar di sekolah juga berpotensi pada kenaikan uang saku anak, yang tentu menambah beban finansial orangtuam.
Lebih lanjut Muhdi menilai tren global bergerak ke arah pengurangan hari sekolah. Bukan penambahan.
Namun dengaan adanya wacana enam hari sekolah ini kata dia, Jateng justru mengalami kemunduran.
“Negara Skandinavia dan banyak negara Eropa menerapkan lim hari sekolah. Di Amerika bahkan sebagian besar sudah empat hari sekolah,” katanya.
Karena itu, ia mempertanyakan alasan Jateng kembali enam hari sekolah. Padahal pembelajaran selama lima hari ini sudah berjalan efektif.
“Kita aneh kalau malah berjalan mundur. Saat kajian mendorong agar jam sekolah bahkan mata pelajaran kalau perlu dikurangi,” tandasnya. (kap)
Editor : Baskoro Septiadi