RADARSEMARANG.ID – Demo yang terjadi beberapa waktu ternyata memunculkan sebuah tuntutan dari massa pendemo. Banyak sebagian pendemo memilih turun langsung untuk menyuarakan aspiranya.
Salah satu bentuk perjuangan aspirasi yakni munculnya 17+8 yang berisikan terkait Tuntutan Rakyat.
Munculnya 17+8 ini sebagai bentuk sarana masyarakat guna menyampaikan aspirasi mereka.
Dalam logo tersebut angka 17+8 berwarna pink sementara tuisan “Tuntutan Rakyat” berwarna hijau.
Jika ditelaah, arti warna pink biasanya diasosiasikan dengan empati, kelembutan, dan kebaikan hati.
Namun dalam aksi 28 Agustus 2025, warna ini tampil dengan arti berbeda.
Yakni seorang ibu kerudung pink berdiri di garis depan menghadapi aparat, gas air mata, dan barikade polisi.
Kehadirannya menjadikan pink sebagai simbol keteguhan dan keberanian rakyat, membuktikan bahwa warna lembut pun bisa merepresentasikan kekuatan.
Kemudian, lalu adanya warna hijau yang identik dengan kedamaian, keseimbangan, dan pembaruan.
Dalam konteks 17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, dan Empati, hijau dipahami sebagai lambang harapan dan arah reformasi yang berkelanjutan.
Warna ini merefleksikan bahwa perjuangan rakyat tidak hanya berhenti pada aksi protes, tetapi juga menuntut pembangunan masa depan yang lebih produktif dan seimbang.
Tentu dengan aksi pada 28 Agustus 2025 kemarin meninggalkan kesan mendalam, bukan hanya karena orasi para demonstran atau barikade aparat, tetapi juga karena simbol warna yang muncul dari momen tersebut.
Keduanya kemudian diadopsi dalam kampanye lanjutan gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat, yang hingga kini masih digaungkan di media sosial.
Pink dan hijau menyampaikan pesan jelas: perjuangan rakyat berakar pada cinta, harapan, keterbukaan, dan pembaruan.
Kedua warna ini menjadi simbol bahwa keberanian dan harapan adalah kekuatan utama yang menjaga langkah menuju perubahan.
Gelombang aksi protes mahasiswa dan masyarakat sipil ini turut melibatkan sejumlah influencer.
Salah satunya, Andovi Da Lopez, yang bersama rekan-rekannya menggagas “17+8 Tuntutan Rakyat”.
Daftar tuntutan ini kini banyak diperbincangkan publik. Andovi menceritakan, penyusunan daftar tersebut hanya memakan waktu sekitar tiga jam.
Ia mengaku menghubungi sejumlah figur publik lain, seperti Salsa Erwin dan Jerome Polin, agar aspirasi yang disusun bisa lebih didengar masyarakat.
“Kita panggil semua yang itu, kita bikin satu messages yang tuntutannya bisa didengar semua orang. Nah, itu phone call-nya memang sekitar 3 jam memang,” kata Andovi saat unjuk rasa bersama mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senin (1/9/2025) kemarin.
Tak hanya itu saja, para aksi pendemo ini memberi deadline pada 5 September 2025.
Daftar awal berisi 17 poin tuntutan yang diminta segera dipenuhi pemerintah dan DPR.
Beberapa di antaranya menyoroti isu hak asasi manusia, transparansi DPR, dan perlindungan buruh.
Berikut isi 17 tuntutan rakyat yang di-deadline-kan 5 September 2025:
- Bentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan lainnya dalam aksi 28–30 Agustus.
- Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan ke barak.
- Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan, tanpa kriminalisasi.
- Tangkap dan adili aparat yang melakukan kekerasan secara transparan.
- Hentikan kekerasan oleh polisi, taati SOP pengendalian massa.
- Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.
- Publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif.
Baca Juga: Meninggalnya Mahasiswa Unnes Semarang Iko Juliant Junior Masih Menjadi Misteri - Selidiki harta anggota DPR yang bermasalah melalui KPK.
- Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
- Tegaskan sanksi partai untuk kader yang memicu kemarahan publik.
- Komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
- Libatkan anggota DPR dalam ruang dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
- Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak ambil alih fungsi Polri.
- Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
- Pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online.
- Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
- Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.
Selain 17 Tuntutan Rakyat tersebut, muncul juga 8 agenda reformasi yang dirancang sebagai langkah reformasi sistemik.
Berikut 8 agenda reformasi tersebut ;
- Bersihkan dan lakukan reformasi besar-besaran di DPR.
- Reformasi partai politik serta penguatan pengawasan eksekutif.
- Rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
- Sahkan UU perampasan aset koruptor, perkuat independensi KPK, dan tegakkan UU Tipikor.
- Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.
- TNI kembali sepenuhnya ke barak, tanpa pengecualian.
- Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
- Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.
Tentu dengan adanya 17+8 Tuntutan Rak ini merupakan koalisi sipil atas rentetan aksi unjuk rasa tersebut. Tuntutan berisi desakan agar pemerintah dan DPR segera melakukan perbaikan bahkan hingga reformasi tata kelola pemerintah.(dka)
Editor : Baskoro Septiadi