RADARSEMARANG.ID, Dunia dikejutkan oleh pengumuman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mencabut sanksi terhadap Suriah dalam pidatonya di Riyadh, Arab Saudi, pada Selasa (13/5).
Keputusan ini disambut tepuk tangan meriah dan standing ovation dari para hadirin, menandakan perubahan dramatis dalam politik Timur Tengah.
Untuk pertama kalinya sejak 1979, Suriah terbebas dari sanksi Washington yang dulu menjadikan Damaskus sebagai “negara sponsor terorisme” di era Hafez al-Assad.
“Saya akan memerintahkan penghentian sanksi terhadap Suriah untuk memberi mereka kesempatan meraih kejayaan,” tegas Trump di hadapan para pemimpin dan pebisnis di Riyadh.
Dengan nada bercanda, ia menambahkan, “Oh, apa pun akan saya lakukan demi sang putra mahkota,” merujuk pada Putra Mahkota Saudi, Muhammad bin Salman, yang turut hadir dalam acara tersebut.
Langkah ini menjadi kemenangan besar bagi Presiden Suriah yang baru, Ahmad Asy-Syaraa, mantan komandan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang berhasil menggulingkan rezim Bashar al-Assad pada akhir 2024.
Pemerintahan Asy-Syaraa, yang menghadapi ekonomi hancur akibat perang 13 tahun, kemiskinan ekstrem, dan serangan udara Israel, telah intens melobi komunitas internasional untuk mencabut sanksi.
Trump mengakui bahwa ia didesak langsung oleh Putra Mahkota Saudi dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk mengambil keputusan ini.
Namun, keputusan Trump ini menjadi pukulan telak bagi Israel, yang masih menduduki wilayah barat daya Suriah.
Sebelumnya, pejabat Israel sempat mengusulkan pemecahan Suriah menjadi zona Druze dan Kurdi dengan dalih melindungi minoritas.
Usulan itu ditolak keras oleh komunitas Kristen dan Druze di Suriah.
Israel juga gagal melobi AS untuk mempertahankan pasukan militernya di timur laut Suriah, sebuah permintaan yang ditolak Washington.
Asy-Syaraa memanfaatkan momentum ini dengan pendekatan diplomatik yang mengejutkan.
Ia menegaskan Suriah tidak akan mengancam Israel dan bahkan membuka peluang normalisasi hubungan, asalkan Israel menghormati perjanjian pelepasan pasukan 1974.
Langkah ini menunjukkan sisi pragmatis pemimpin baru Suriah di tengah tekanan regional.
Pencabutan sanksi ini membuka peluang rekonstruksi besar-besaran di Suriah, negara strategis di jantung kawasan Syam.
Negara-negara Teluk seperti Uni Emirat Arab, Qatar, dan Arab Saudi, serta Turki, diperkirakan akan berlomba memperluas pengaruh di Damaskus, terutama saat Iran mulai kehilangan dominasinya.
Perusahaan Barat pun tak mau ketinggalan. Grup pelayaran Prancis, CMA, bahkan telah menandatangani perjanjian pembangunan pelabuhan Latakia awal bulan ini.
PBB memperkirakan biaya pemulihan Suriah mencapai $250 miliar (sekitar Rp3.750 triliun).
Dengan pintu investasi terbuka lebar, Suriah berpotensi menjadi medan persaingan ekonomi baru di Timur Tengah.
Akankah langkah Trump ini membawa damai atau justru memicu konflik baru? Dunia menanti langkah selanjutnya! (tas)
Editor : Tasropi