Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bawaslu Wonosobo Ingatkan ASN dan Kades untuk Netral

Agus AP
Penulis: Agus AP❯
Bawaslu Kabupaten Semarang menggelar konferensi daring dengan perangkat desa hingga panwascam Senin (22/6/2020). (Maria Novena/Jawa Pos Radar Semarang)
Bawaslu Kabupaten Semarang menggelar konferensi daring dengan perangkat desa hingga panwascam Senin (22/6/2020). (Maria Novena/Jawa Pos Radar Semarang)
RADARSEMARANG.ID, Wonosobo - Bawaslu Kabupaten Wonosobo kembali meminta para ASN dan kepala desa untuk bersikap netral saat pemilu serentak 2024 mendatang. Pasalnya, sanksi etika dan pidana siap menanti jika kedua lembaga tersebut tetap membandel.

"Dalam UU no 7 tahun 2017 itu sudah diatur dengan jelas tentang bagaimana seharusnya ASN dan kepala desa bersikap dan berperilaku selama masa pemilu digelar," terang Ketua Bawaslu Wonosobo Sumali Ibnu Chamid saat mengundang pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat serta pengurus Kepala Desa Kabupaten Wonosobo (PKKW) di Hotel Surya Asia Kamis (2/3) pagi.

Bagi ASN, sanksi tersebut bisa berbentuk administratif maupun pidana. Sementara untuk kepala desa, polisi, dan TNI akan dikenakan sanksi pidana jika terlibat secara langsung ikut kampanye pada salah satu parpol. "Termasuk dalam membuat status di media sosial, Jika terbukti ASN ikut berkampanye akan langsung dilaporkan ke KASN," katanya.

Bawalu Kabupaten Wonosobo juga telah melaporkan dugaan adanya tiga kepala desa di Kecamatan Watumalang yang menggunakan seragam salah satu parpol. Meskipun kejadian tersebut tidak terjadi di kota Wonosobo.

"Jadi deliknya ada di Jakarta waktu itu. Namun kita melalui Panwascam telah menindak para kades itu dengan menyerahkan masalah ini ke bupati dan sekda selaku pembina PKKW," katanya. (git/ton)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SemarangIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kuota 150.000 Formasi CPNS 2026 Akan Dibuka November: Ini Jabatan Paling Banyak Dicari Pemerintah

Kuota 150.000 Formasi CPNS 2026 Akan Dibuka November: Ini Jabatan Paling Banyak Dicari Pemerintah

Seleksi CPNS 2026 segera dibuka pekan keempat November ini dengan kuota 150.000 formasi di portal SSCASN BKN. Simak bocoran jabatan prioritas lulusan SMA hingga S1 serta kesalahan fatal yang bikin gugur administrasi.

Guru Non ASN Masih Bisa Mengajar pada 2027? Simak Arah Kebijakan Pemerintah

Guru Non ASN Masih Bisa Mengajar pada 2027? Simak Arah Kebijakan Pemerintah

Bagaimana nasib guru honorer pada 2027? Simak perkembangan kebijakan guru non-ASN, peluang menjadi ASN, dan ketentuan pembayaran honorarium.

Sempurnakan SIPINTER, Pemkot Semarang Perketat Pembayaran Upah PJLP, Kinerja Jadi Penentu

Sempurnakan SIPINTER, Pemkot Semarang Perketat Pembayaran Upah PJLP, Kinerja Jadi Penentu

Pemkot Semarang terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyempurnakan aplikasi SIPINTER-PJLP.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer